Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menyalurkan tunjangan khusus sebesar Rp 2 juta per guru bagi sekitar 16.500 pendidik dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyaluran bantuan yang dimulai pada 24 Desember 2025 dan akan berlangsung bertahap hingga Februari 2026 ini bertujuan memastikan keberlangsungan pendidikan serta meringankan beban ekonomi para guru di tengah situasi darurat pascabencana yang masif melanda wilayah Sumatera.
Inisiatif ini tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025, yang merupakan revisi dari Persesjen Nomor 1 Tahun 2025. Regulasi tersebut secara spesifik mengatur pemberian Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi pendidik yang bertugas di daerah khusus, termasuk wilayah terpencil, terluar, tertinggal (3T), serta daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau kondisi darurat. Kebijakan ini merefleksikan pengakuan pemerintah atas peran krusial guru dalam menjaga stabilitas sosial dan pendidikan di wilayah terdampak, di mana kerusakan infrastruktur seringkali membatasi akses dan operasional sekolah.
Untuk menerima tunjangan ini, guru harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tercatat mengajar di daerah 3T yang terkena bencana. Ketua Tim Kerja Aneka Tunjangan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen, Wendi Kuswandi, menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi (verval) tetap dilakukan dengan penyesuaian. “Khusus keadaan darurat ini, syarat utamanya adalah terdata di Dapodik dan tercatat mengajar di daerah 3T yang terdampak bencana,” kata Wendi, memastikan mekanisme yang fleksibel namun tetap akuntabel. Bantuan sebesar Rp 2 juta ini setara dengan satu bulan Tunjangan Khusus Guru.
Skala bencana di Sumatera telah menciptakan krisis multidimensional. Data sementara Kemendikdasmen per 14 Desember 2025 mencatat 276.249 siswa serta 25.936 guru dan tenaga kependidikan terdampak. Tragisnya, 15 guru dan 52 siswa meninggal dunia, sementara ribuan lainnya terluka atau mengungsi. Kerusakan fisik juga meluas, dengan 3.274 satuan pendidikan terdampak dan 6.431 ruang kelas mengalami kerusakan. Menanggapi situasi ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan prioritas pemerintah untuk memastikan hak belajar peserta didik tetap terpenuhi dalam kondisi darurat. “Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama, namun hak anak untuk tetap belajar tidak boleh terhenti,” ujar Mu'ti.
Total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk tunjangan khusus ini mencapai Rp 32,8 miliar. Penerima bantuan tersebar di berbagai jenjang pendidikan, meliputi 915 pendidik PAUD dengan total Rp 1,8 miliar, 10.274 pendidik pendidikan dasar menerima Rp 20,5 miliar, dan 5.258 pendidik pendidikan menengah memperoleh Rp 10,5 miliar. Selain guru, 20 tenaga kependidikan juga menerima bantuan masing-masing Rp 2 juta.
Di luar tunjangan tunai, Kemendikdasmen juga telah menyalurkan bantuan pendidikan darurat dalam bentuk barang, seperti 2.873 unit ruang kelas darurat, 141.335 paket perlengkapan belajar siswa, dan 16.239 paket perlengkapan keluarga. Sementara itu, organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga turut aktif menggalang dana dan menyalurkan bantuan sosial bagi guru dan masyarakat terdampak bencana, menunjukkan solidaritas kuat di kalangan pendidik.
Namun, Komisi X DPR RI menyoroti beberapa tantangan yang masih ada dalam penanganan pendidikan darurat, termasuk akurasi data penerima bantuan dan kesenjangan kesejahteraan antara guru ASN dan non-ASN di berbagai wilayah. Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya RUU Sisdiknas yang diharapkan menjadi fondasi hukum progresif untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan guru. Penyaluran tunjangan ini merupakan langkah vital dalam menopang moral dan kapasitas guru, tetapi upaya jangka panjang memerlukan kebijakan yang lebih terintegrasi untuk membangun ketahanan sektor pendidikan terhadap ancaman bencana yang terus berulang di Indonesia.