Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah memobilisasi 2.500 dokter dan tenaga kesehatan (nakes) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk merespons darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025. Penugasan ini menerapkan sistem jaga bergilir setiap dua minggu, sebuah pendekatan yang diharapkan menjaga stamina dan efektivitas para relawan di tengah krisis kemanusiaan yang menewaskan lebih dari seribu orang.
Bencana hidrometeorologi parah ini, dipicu oleh curah hujan ekstrem dan Siklon Senyar, telah menyebabkan 1.090 korban jiwa, 186 orang hilang, dan 7.000 luka-luka per 21 Desember 2025, dengan lebih dari 147.236 rumah mengalami kerusakan. Skala kerusakan yang masif ini tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca, tetapi juga diperparah oleh kerentanan ekologis akibat degradasi hutan di wilayah hulu. Dalam menghadapi tantangan ini, Kemdiktisaintek berperan aktif dengan menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai Rp124,3 miliar, mencakup program pengabdian masyarakat (PkM), penggalangan dana kemanusiaan, serta bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dan dosen terdampak.
Menteri Kemdiktisaintek, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa 1.500 dokter dan 1.000 tenaga kesehatan ini dikoordinasikan penempatannya pada posko pengungsian yang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan. "Kita ada sekitar lebih dari 1.500 dokter dan 1.000 tenaga kesehatan yang sudah diatur, sudah direncanakan untuk nantinya bisa datang ke sana mengisi posko-posko yang telah dikoordinasikan dengan BNPB maupun Kementerian Kesehatan," ujar Brian pada 20 Desember 2025. Sistem jaga bergilir dua minggu sekali diterapkan untuk memastikan kesehatan dan semangat para relawan tetap terjaga, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik secara berkelanjutan.
Peran perguruan tinggi dalam respons bencana ini sangat vital, melibatkan kolaborasi lintas disiplin dan wilayah. Universitas Syiah Kuala (Aceh), LLDikti Wilayah X (Sumatera Barat), dan Universitas Sumatera Utara (Sumatera Utara) menjadi penerima bantuan langsung dari Kemdiktisaintek. Berbagai kampus menunjukkan inisiatif, seperti Universitas Teuku Umar di Meulaboh yang terjun langsung, tim Universitas Indonesia yang melakukan intervensi kesehatan di Aceh Tamiang, relawan Universitas Sumatera Utara yang menempuh perjalanan panjang ke Aceh Tamiang, satuan tugas kesehatan Universitas Syah Kuala yang menjangkau warga terisolasi dengan menyeberangi sungai, hingga tim kemanusiaan dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan tim kesehatan Universitas Islam Bandung yang melayani masyarakat di Agam, Sumatera Barat. Universitas Jember juga mengirimkan tim relawan medis dan nakes ke Aceh Tamiang.
Meskipun mobilisasi tenaga kesehatan dari kampus menunjukkan komitmen besar, tantangan distribusi nakes di daerah bencana masih menjadi perhatian. Kendala meliputi distribusi yang tidak merata, hambatan akses ke lokasi bencana, serta jaminan keamanan dan keselamatan bagi tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan mengakui perlunya koordinasi terpusat agar distribusi tenaga kesehatan lebih merata, menghindari penumpukan di satu daerah sementara daerah lain kekurangan. Beberapa relawan Kemenkes telah diberangkatkan ke wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi, termasuk daerah yang hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki.
Ke depan, efektivitas sistem jaga bergilir Kemdiktisaintek akan diuji oleh durasi penanganan pascabencana dan kompleksitas kondisi lapangan. Pengaturan rotasi ini berpotensi menjadi model standar dalam mobilisasi relawan skala besar, namun membutuhkan dukungan logistik dan manajerial yang kuat untuk keberlanjutannya. Selain penanganan medis, perguruan tinggi juga turut serta dalam dukungan psikososial, pemulihan pendidikan, dan rehabilitasi sanitasi. Implementasi "Kampus Siaga Bencana" yang beberapa universitas seperti Universitas Bali Internasional mulai deklarasikan, mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana di lingkungan akademik. Kolaborasi pentaheliks antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media tetap menjadi kunci untuk memastikan penanganan bencana yang lebih komprehensif dan membangun kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman di masa depan.