Pemerintah Indonesia menargetkan ribuan siswa di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah pada awal Januari 2026 menyusul kerusakan parah pada fasilitas pendidikan akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut sejak akhir November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyiapkan langkah-langkah darurat, termasuk penyediaan tenda kelas sementara dan bantuan logistik, sambil merumuskan strategi rekonstruksi jangka panjang.
Data terkini menunjukkan skala kerusakan yang masif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melaporkan sebanyak 3.700 sekolah terdampak banjir di Sumatra, dengan sekitar 3.100 di antaranya mengalami kerusakan berat. Dalam laporan terpisah kepada Presiden Prabowo Subianto pada 15 Desember 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti merinci 3.274 unit sekolah terdampak, yang mencakup 6.431 ruang kelas, 3.489 sarana prasarana lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan, serta 3.420 toilet yang rusak. Bencana ini secara langsung memengaruhi 276.249 siswa dan 25.936 guru serta tenaga kependidikan di tiga provinsi. Angka terbaru dari Kemendikdasmen per 30 Desember 2025 bahkan menyebut 4.149 sekolah rusak akibat bencana di Aceh dan Sumatra.
Sebagai respons cepat, pemerintah tengah berupaya memulihkan operasional sekolah. Menko PMK Pratikno menargetkan 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan dapat selesai pada 4 Januari 2026. Kesiapan operasional sekolah di Sumatra Barat dan Sumatra Utara dilaporkan telah mendekati 90 persen, sementara di Aceh mencapai sekitar 65 persen. BNPB menargetkan siswa dapat kembali ke ruang kelas pada pekan kedua Januari 2026, bertepatan dengan dimulainya semester genap. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menekankan bahwa aktivasi kembali kegiatan belajar mengajar menjadi bagian penting untuk membantu pemulihan psikososial anak usia sekolah.
Kemendikdasmen telah mengalokasikan bantuan darurat tahap pertama senilai lebih dari Rp4 miliar untuk tanggap darurat. Bantuan yang disalurkan meliputi 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 paket perlengkapan belajar siswa (school kit), 7.500 bingkisan anak, 2.000 sepatu, 700 family kit, dan 65.000 eksemplar buku teks dan non-teks. Selain itu, Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp21,1 miliar dari anggaran eksisting dan Rp18,53 miliar dari anggaran revisi. Total, Kemendikdasmen telah menyalurkan lebih dari Rp26 miliar untuk dana operasional pendidikan darurat dan Rp700 juta untuk dukungan psikososial. Tambahan pula, Rp32 miliar tunjangan khusus telah disalurkan kepada 16.467 pendidik dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana di empat provinsi, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Di tengah upaya pemulihan, tantangan jangka panjang tetap mengemuka. Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, mengungkapkan bahwa beberapa sekolah harus direlokasi karena kondisi teknis yang tidak memungkinkan pembangunan kembali di lokasi semula. Kemendikdasmen sedang melakukan pendataan menyeluruh untuk pengusulan anggaran pada tahun 2026 guna mengganti sarana dan prasarana yang rusak, termasuk Interactive Flat Panel/Papan Interaktif Digital (PID).
Persoalan mendasar terkait ketahanan infrastruktur pendidikan juga menjadi sorotan. Abdul Muhari dari BNPB mengingatkan bahwa hanya sekitar 5 persen dari total 500.000 sekolah di seluruh Indonesia yang berstatus Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Angka ini menunjukkan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas pendidikan memenuhi standar keamanan dan mampu menjadi tempat berlindung saat bencana. Komisi X DPR RI turut mendesak Kemendikdasmen untuk mengalokasikan anggaran tambahan pada APBN Tahun Anggaran 2026 bagi satuan pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana. Upaya pembangunan kembali tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga pada pembentukan budaya kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan kegiatan sehari-hari siswa serta guru.
