Bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November lalu telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada sektor pendidikan, dengan total 1.009 satuan pendidikan terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaporkan bahwa gangguan layanan pendidikan terjadi di berbagai jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).
Menurut data Kemendikdasmen per Minggu (30/11/2025), Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah yang paling parah, dengan 310 satuan pendidikan terdampak. Rinciannya meliputi 57 PAUD, 91 SD, 55 SMP, 65 SMA, 34 SMK, 1 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar (PKBM/SKB), dan 7 SLB. Di Sumatera Utara, sebanyak 385 sekolah terdampak, terdiri dari 76 PAUD, 199 SD, 92 SMP, 11 SMA, 6 SMK, dan 1 SLB. Sementara itu, di Sumatera Barat, 314 sekolah mengalami gangguan, dengan rincian 51 PAUD, 63 SD, 71 SMP, 20 SMA, 1 SMK, dan 8 SLB.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa pihaknya telah meluncurkan tim untuk melakukan mitigasi dan pemetaan guna memastikan proses pemulihan dapat berlangsung cepat dan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan bagi para siswa di wilayah terdampak. Kemendikdasmen telah mengalokasikan dana tanggap darurat tahap pertama senilai lebih dari Rp4 miliar.
Berbagai jenis bantuan telah disiapkan untuk mendukung pemulihan pendidikan. Kemendikdasmen menyediakan 126 unit tenda ruang kelas darurat, 10.200 paket perlengkapan belajar siswa atau school kit, serta voucher bantuan peningkatan mutu pembelajaran senilai Rp25 juta per voucher. Bantuan keuangan dan 20 paket Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) juga disalurkan. Selain itu, kementerian menyiapkan dua paket dukungan psikososial senilai Rp50 juta per paket untuk warga sekolah di daerah terdampak, 20.000 eksemplar buku teks, 15.000 buku non-teks, dan pengadaan tambahan 50.000 buku teks maupun non-teks.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menambahkan bahwa upaya mitigasi dan pemetaan terus dilakukan untuk memastikan setiap daerah terdampak mendapatkan perhatian. Kemendikdasmen juga berencana memprioritaskan program revitalisasi pada tahun 2026 untuk daerah-daerah yang terdampak bencana. Koordinasi erat juga terjalin dengan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan pembentukan grup koordinasi per provinsi yang melibatkan mitra untuk mempercepat respons.
Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menekankan pentingnya pemetaan kondisi guru dan siswa terlebih dahulu untuk memastikan keselamatan dan dukungan yang diperlukan, sebelum fokus pada kondisi gedung sekolah. Ia juga mendorong pemerintah untuk segera mendirikan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti terlalu lama. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat juga menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan, dengan siswa yang terdampak dapat diungsikan sementara ke sekolah terdekat yang tidak terdampak.