Pemerintah Inggris secara fundamental merombak strategi pendidikan internasionalnya, mengakhiri target kuantitatif untuk penerimaan mahasiswa asing di dalam negeri dan mengalihkan fokus ke pengembangan kehadiran kampus-kampus di luar negeri. Pergeseran kebijakan yang diumumkan pada 20 Januari 2026 ini secara resmi menghapus tujuan sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk menarik 600.000 mahasiswa internasional setiap tahun ke kampus-kampus di Inggris, sebuah target yang telah tercapai lebih awal dari jadwal. Sebaliknya, kabinet London kini menargetkan peningkatan nilai ekspor pendidikan global menjadi 40 miliar poundsterling per tahun pada tahun 2030, naik dari 32 miliar poundsterling saat ini, melalui perluasan pendidikan transnasional (TNE).
Perubahan arah strategis ini muncul di tengah serangkaian kebijakan imigrasi yang lebih ketat yang diterapkan sejak Januari 2024, terutama pembatasan hak mahasiswa internasional untuk membawa anggota keluarga, kecuali bagi mahasiswa riset pascasarjana dan penerima beasiswa pemerintah. Pembatasan tersebut telah menyebabkan penurunan dramatis 84% dalam aplikasi visa dependen dan penurunan signifikan 20% dalam total pendaftaran pascasarjana internasional untuk tahun akademik 2024-2025, dengan penurunan paling tajam dari Nigeria (65%), India (34%), dan Pakistan (31%). Secara keseluruhan, visa studi bersponsor yang diberikan pada tahun yang berakhir Juni 2025 turun 18% dari tahun sebelumnya, dan 34% dari puncaknya pada tahun 2023.
Menteri Dalam Negeri James Cleverly pada 2 Januari 2024 menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memangkas migrasi dan mencegah penyalahgunaan sistem imigrasi. Selain itu, pemerintah mengusulkan pengurangan durasi visa Graduate rute pasca-studi dari 24 menjadi 18 bulan untuk program sarjana dan magister, yang diharapkan berlaku mulai Januari 2026. Sebuah pungutan baru sebesar 925 poundsterling per mahasiswa internasional per tahun studi juga diumumkan dalam anggaran musim gugur tahun lalu. Universitas juga akan menghadapi standar kepatuhan yang diperketat, dengan potensi pembatasan perekrutan atau pencabutan lisensi jika gagal memenuhi standar.
Meskipun demikian, Sekretaris Pendidikan Bridget Phillipson menegaskan bahwa mahasiswa internasional tetap "disambut di Inggris", dan skema visa Graduate akan dipertahankan. Namun, penekanan utama kini beralih ke proyeksi kekuatan pendidikan Inggris di panggung global melalui model pengiriman di luar negeri. Strategi baru ini secara eksplisit mendukung penyedia pendidikan Inggris untuk "berkembang secara internasional, membangun kemitraan di luar negeri, dan memberikan pendidikan Inggris di pasar baru". Universitas didorong untuk mendirikan "pusat dan kemitraan di luar negeri" agar mahasiswa dapat mengakses pendidikan kelas dunia Inggris "di depan pintu mereka sendiri".
Ekspansi ini merupakan pilar utama dari strategi ekspor pendidikan yang lebih luas, yang bertujuan untuk membantu universitas "mendiversifikasi dan memperkuat model bisnis mereka, memperluas akses ke kualifikasi Inggris, dan mendukung lapangan kerja serta investasi di dalam negeri". Pendidikan transnasional (TNE), yang mencakup kampus di luar negeri, pembelajaran jarak jauh, dan gelar bersama, telah menunjukkan pertumbuhan signifikan, meningkat 70% dari sekitar 379.500 mahasiswa pada 2014-2015 menjadi 653.570 mahasiswa pada 2023-2024. Sekitar 620.000 mahasiswa telah terdaftar di universitas-universitas Inggris di luar negeri, melalui kampus dan pembelajaran jarak jauh di hampir 200 negara dan wilayah.
Pemerintah berencana untuk "mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan untuk pertumbuhan TNE yang berkelanjutan" dan akan membentuk Kelompok Aksi Sektor Pendidikan untuk membantu institusi mengatasi hambatan perdagangan dan regulasi di negara lain. Negara-negara yang menjadi fokus utama untuk perluasan TNE mencakup India, Indonesia, Nigeria, Arab Saudi, dan Vietnam, dengan Brazil, Meksiko, dan Pakistan juga ditambahkan ke agenda. Kampus Gurugram Universitas Southampton, kampus universitas asing pertama yang didirikan di India di bawah peraturan UGC baru, disorot sebagai pencapaian penting. Selain itu, Perdana Menteri Narendra Modi dan Keir Starmer pada Oktober 2025 mengumumkan sembilan kampus universitas Inggris baru di India.
Pergeseran ini mengindikasikan prioritas yang jelas untuk mengelola angka migrasi bersih sambil secara bersamaan memanfaatkan nilai ekonomi dan pengaruh soft power pendidikan Inggris secara global. Namun, beberapa pihak menyuarakan keprihatinan. Amira Campbell, presiden NUS UK, menyatakan bahwa mahasiswa ingin "belajar bersama rekan-rekan mereka daripada berada di benua yang berbeda", menekankan bahwa nilai mahasiswa internasional jauh melampaui kontribusi ekonomi mereka. Kebijakan ini akan menuntut universitas-universitas Inggris menavigasi keseimbangan yang rumit antara memelihara reputasi global mereka, beradaptasi dengan realitas imigrasi baru, dan memastikan kualitas pendidikan yang konsisten di berbagai lokasi geografis.