Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara aktif mendorong pendataan komprehensif terhadap mahasiswa yang terdampak bencana alam, dengan penekanan kuat untuk mencegah putus kuliah dan memastikan kebutuhan dasar mereka, termasuk pangan, terpenuhi. Hal ini menjadi sorotan utama menyusul serangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyerukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk bergerak cepat mendata mahasiswa yang terkena dampak. Esti menekankan pentingnya langkah proaktif dari setiap kampus melalui fakultas, biro akademik, hingga himpunan mahasiswa daerah dalam mengidentifikasi para mahasiswanya yang terdampak bencana. Pendataan ini tidak boleh menunggu laporan pasif, mengingat urgensi situasi yang dihadapi.
Salah satu fokus utama dorongan DPR adalah pembebasan atau keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa terdampak. Esti berharap pemerintah dapat memberikan dispensasi atau penundaan pembayaran biaya kuliah, bahkan opsi UKT nol rupiah untuk sementara jika diperlukan, setidaknya selama dua semester. Anggota Komisi X DPR Furtasan Ali Yusuf juga menegaskan bahwa negara harus hadir dalam kondisi darurat ini dan tidak boleh membiarkan mahasiswa mengubur mimpi mereka menjadi sarjana karena kesulitan biaya pendidikan. Keringanan UKT ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga mahasiswa yang sedang berjuang memulihkan kondisi pascabencana.
Kemdiktisaintek telah merespons dengan menyiapkan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dan dosen yang terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, mengumumkan bahwa bantuan biaya hidup untuk mahasiswa akan diberikan sebesar Rp1.250.000 per bulan selama tiga bulan, atau total Rp3.750.000. Bantuan ini disalurkan melalui dua skema, yakni Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi dengan anggaran Rp59,375 miliar untuk 15.833 mahasiswa, serta Program Afirmasi Pendidikan Tinggi dengan alokasi Rp11,6 miliar bagi 3.100 mahasiswa. Secara keseluruhan, Kemdiktisaintek menyiapkan total anggaran Rp75,9 miliar untuk membantu mahasiswa dan dosen terdampak bencana.
Prioritas bantuan diberikan kepada mahasiswa yang tempat tinggalnya rusak berat atau sedang, mahasiswa yang orang tua atau walinya terdampak sehingga kondisi ekonomi keluarga terganggu, dan mahasiswa yang memiliki kendala khusus seperti tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya. Data Kemdiktisaintek menunjukkan sekitar 18.000 hingga 18.824 mahasiswa dan 1.306 dosen dari 60 perguruan tinggi di Sumatera (termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) turut terdampak musibah ini.
Selain keringanan biaya pendidikan, DPR juga mendesak kampus untuk memastikan mahasiswa tetap bisa makan. Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati, bahkan mencanangkan program "BISA MAKAN" untuk memberikan makan gratis bagi mahasiswa terdampak bencana di Yogyakarta. Inisiatif serupa juga muncul dari masyarakat, seperti Kedai Lontong Medan di Kota Bandung yang menggratiskan makanan bagi mahasiswa terdampak bencana, menyadari bahwa kebutuhan pangan sering luput dari perhatian ketika keluarga berjuang menghadapi bencana.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Habib Syarief, menyuarakan kekhawatirannya mengenai alokasi anggaran Kemdiktisaintek sebesar Rp50 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera, yang dinilainya masih jauh dari cukup dan meminta agar anggaran dinaikkan hingga 10 kali lipat. Ia juga menyoroti kondisi darurat terkait akses air bersih dan sanitasi, serta mendesak penguatan dapur umum dan penyediaan pendampingan psikologis bagi warga terdampak, termasuk mahasiswa.
DPR juga meminta adanya dispensasi akademik menjelang Ujian Akhir Semester (UAS) dan masuknya semester genap 2026. Di samping itu, pemerintah diminta untuk mempertimbangkan subsidi bagi perguruan tinggi swasta jika jumlah mahasiswa terdampak mencapai ratusan orang, serta menyediakan paket kuota internet darurat dan memastikan pembelajaran daring tetap dapat diikuti oleh mahasiswa yang terdampak. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pendidikan tinggi sebagai aset utama pembangunan pascabencana.