Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menghadapi tantangan serius pascabencana banjir besar yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data per akhir November 2025 menunjukkan bahwa 1.009 sekolah di tiga provinsi tersebut mengalami kerusakan. Aceh mencatat 310 sekolah terdampak, Sumatra Utara 385 sekolah, dan Sumatra Barat 314 sekolah, dengan beragam tingkat kerusakan mulai dari PAUD hingga SLB.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa Kemendikdasmen telah mengerahkan tim ke daerah terdampak untuk melakukan mitigasi dan pemetaan kebutuhan. Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, dalam tinjauan langsung di Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, menemukan sejumlah sekolah mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi layak digunakan. Beberapa di antaranya secara teknis tidak memungkinkan untuk dibangun kembali di lokasi yang sama, sehingga memerlukan relokasi. Proses pendataan terperinci sedang dilakukan untuk mempercepat penanganan dan pengusulan anggaran tahun 2026.
Sebagai langkah tanggap darurat, Kemendikdasmen telah mengalokasikan dana sebesar Rp13,3 miliar untuk penanganan pendidikan di tiga provinsi terdampak. Dana tanggap darurat tahap pertama lebih dari Rp4 miliar juga telah disiapkan. Berbagai bantuan fisik telah disalurkan, termasuk 126 tenda kelas darurat, 10.200 paket perlengkapan belajar (school kit), dan 700 paket keluarga (family kit). Dukungan psikososial senilai Rp50 juta per paket juga menjadi bagian dari upaya pemulihan. Selain itu, Kemendikdasmen menyediakan bantuan peningkatan mutu pembelajaran sebesar Rp25 juta per voucher, bantuan keuangan, serta 20 paket Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Pengadaan buku juga menjadi prioritas, dengan 20.000 buku teks dan 15.000 buku nonteks yang telah disalurkan, serta 50.000 buku teks dan nonteks tambahan yang segera disiapkan. Program revitalisasi sekolah tahun 2026 juga akan memprioritaskan daerah terdampak bencana.
Meskipun upaya bantuan telah digulirkan, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritisi bahwa layanan pendidikan di wilayah terdampak masih banyak yang lumpuh. Banyak bangunan sekolah terendam lumpur, roboh, bahkan hanyut terbawa arus. Ratusan ribu siswa dan guru masih tanpa kepastian kapan dapat kembali belajar dengan layak. JPPI juga menyoroti minimnya aliran dana dan sumber daya khusus dari pusat akibat belum ditetapkannya status bencana nasional. Selain itu, perlindungan anak korban banjir masih terlupakan, menimbulkan potensi tinggi putus sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga yang hancur dan lamanya proses pembangunan kembali sekolah yang rusak berat. JPPI mendesak percepatan penyediaan sekolah darurat yang layak, aman, dan dilengkapi fasilitas pendukung.
Kemendikdasmen sendiri terus mendorong satuan pendidikan untuk segera mengaktifkan kembali proses pembelajaran dengan pendekatan yang adaptif, seperti melalui permainan, konseling trauma, dan kegiatan yang menyenangkan guna membantu mengurangi duka anak-anak dan memastikan mereka dapat belajar dengan nyaman. Pemerintah juga menyiapkan penggantian perangkat pembelajaran yang rusak, termasuk Interactive Flat Panel atau Papan Interaktif Digital (PID).
