Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua menghadirkan serangkaian risiko serius yang mengancam keseimbangan ekologis dan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat adat. Meskipun terdapat narasi pembangunan dan upaya swasembada energi, para ahli dan organisasi lingkungan memperingatkan bahwa Papua berada di ambang batas daya dukung ekologis.
Ancaman Ekologis yang Mendesak
Salah satu dampak paling mencolok dari penanaman sawit di Papua adalah deforestasi masif. Wilayah yang kaya akan hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati ini telah kehilangan tutupan hutan secara signifikan. Data dari Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan deforestasi di Papua mencapai 552.000 hektare, menyumbang lebih dari 70% dari total deforestasi Indonesia dalam periode tertentu. Pada tahun 2023, dilaporkan 18.342 hektare hutan musnah, dan pada Januari-Februari 2024 saja, 765,71 hektare hutan lenyap, yang sebagian besar terkait dengan perluasan perkebunan kelapa sawit.
Konversi hutan menjadi perkebunan monokultur sawit secara radikal mengubah ekosistem, menyebabkan hilangnya habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna, termasuk spesies endemik Papua seperti burung Cenderawasih. Para ilmuwan dari Universitas Oxford menemukan bahwa konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit berdampak besar pada keanekaragaman hayati, termasuk mikroorganisme tanah. Kerusakan ini tidak hanya mengancam kelestarian hutan hujan tropis terakhir di Indonesia, tetapi juga memperburuk risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Studi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kais menunjukkan bahwa setelah konversi lahan dari hutan ke sawit, limpasan air permukaan naik 21% dan sedimen meningkat 16,9%, menyebabkan potensi banjir meningkat lima kali lipat setelah tahun 2021. Selain itu, perkebunan sawit juga berpotensi mencemari sungai dan mata air dengan bahan kimia seperti pupuk.
Dampak Sosial dan Konflik Agraria
Di sisi sosial, ekspansi sawit di Papua nyaris selalu identik dengan konflik agraria dan perampasan tanah. Masyarakat adat, yang memiliki sistem kepemilikan dan pengelolaan lahan berbasis adat yang kuat, seringkali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pelepasan tanah ulayat, dan prinsip persetujuan bebas, didahului informasi, dan tanpa paksaan (FPIC) kerap hanya menjadi formalitas. Hal ini mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan tradisional seperti hutan sagu dan tanaman obat, serta memicu kriminalisasi, kekerasan, dan ketidakadilan struktural.
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, menegaskan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit bukan jawaban atas kebutuhan energi nasional, melainkan berpotensi memicu bencana ekologis dan konflik agraria berskala luas. Analisis Sawit Watch menunjukkan bahwa total potensi lahan sawit yang sesuai dan optimal di Pulau Papua hanya sekitar 290.837 hektare, sementara luas perkebunan sawit eksisting pada tahun 2022 telah mencapai 290.659 hektare, hampir menyentuh kapasitas ekosistem ideal. Lebih jauh, sekitar 75.308 hektare kebun sawit eksisting di Papua berada di wilayah dengan variabel pembatas seperti hutan primer, kawasan konservasi, Key Biodiversity Area (KBA), dan habitat burung Cenderawasih.
Kerugian Ekonomi dan Ketimpangan Manfaat
Secara ekonomi, meskipun industri kelapa sawit diklaim menyerap tenaga kerja dan berkontribusi pada pendapatan daerah, distribusi manfaatnya sangat timpang. Penerimaan negara dari sektor sawit lebih banyak disetor ke pemerintah pusat, sementara daerah dan masyarakat pemilik ulayat hanya menerima bagian yang sangat kecil. Sawit Watch bahkan memproyeksikan bahwa skenario ekspansi sawit tanpa moratorium dapat menghasilkan dampak negatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga minus Rp30,4 triliun pada tahun 2045 akibat membengkaknya biaya sosial, penanganan bencana, dan hilangnya jasa lingkungan. Ada juga kekhawatiran tentang "investasi bodong," di mana perusahaan membabat hutan untuk kayunya dan kemudian menelantarkan lahan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mengingatkan bahwa kontur tanah Papua yang didominasi pegunungan dan daerah aliran sungai tidak cocok untuk perkebunan sawit skala besar, sehingga pembukaan hutan baru dapat memicu bencana. Ketua Walhi Papua, Maikel Peuki, menilai bahwa pemekaran wilayah Papua telah menjadi pintu masuk investasi yang berpotensi merusak lingkungan dan hutan adat, serta menguatkan dominasi korporasi alih-alih memberdayakan masyarakat adat.
Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan harapan agar Papua ditanami kelapa sawit untuk swasembada energi, menghasilkan BBM dan etanol. Namun, para legislator dan organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk melakukan kajian lingkungan yang ketat dan melindungi hak-hak masyarakat adat, serta tidak mengorbankan "benteng ekologis terakhir Indonesia" demi kemandirian energi. Mereka menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi lahan sawit yang sudah ada melalui peremajaan sawit rakyat (PSR) daripada membuka hutan baru.
