Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan kesiapan pemerintah untuk mengganti buku-papan interaktif dan perangkat pembelajaran digital lainnya yang rusak akibat bencana alam di Pulau Sumatera. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur pendidikan.
Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, menegaskan bahwa pendataan menyeluruh terhadap kerusakan sarana dan prasarana satuan pendidikan sedang dilakukan. Data ini akan diselaraskan dengan usulan anggaran pada tahun 2026 untuk proses penggantian. Didik Suhardi juga meninjau langsung situasi layanan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, di mana sejumlah sekolah ditemukan mengalami kerusakan berat, termasuk bangunan yang tidak lagi layak digunakan. Beberapa sekolah bahkan memerlukan relokasi karena secara teknis tidak memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula.
Secara keseluruhan, lebih dari 1.009 sekolah di tiga provinsi tersebut dilaporkan mengalami kerusakan. Di Sumatera Utara, sejumlah sekolah di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan terdampak serius, sementara di Sumatera Barat, 28 unit sekolah di Kabupaten Tanah Datar terimbas bencana hidrometeorologi. Laporan juga menyebutkan 96 fasilitas pendidikan di Sumatera Barat mengalami kerusakan ringan hingga berat, bahkan tiga guru meninggal dunia dan lima hilang di Kabupaten Agam. Buku-buku pelajaran dan panel interaktif digital ditemukan terendam air dan lumpur, menunjukkan tingkat kerusakan yang signifikan pada sarana belajar modern.
Sebagai langkah awal, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan berupa pembersihan sekolah, penyediaan buku-buku, dan peralatan belajar. Pemerintah pusat menekankan komitmennya untuk memastikan hak anak dalam memperoleh pendidikan tetap terpenuhi di tengah situasi kedaruratan ini. Selain itu, pemulihan psikososial bagi peserta didik juga menjadi perhatian utama, dengan imbauan untuk segera memulai pembelajaran melalui permainan, konseling trauma, dan kegiatan yang menyenangkan.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak Kemendikdasmen untuk segera menyediakan sekolah darurat bagi siswa terdampak bencana dan memperhatikan kondisi psikologis mereka. Ia juga menyarankan agar Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk revitalisasi.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) juga turut bergerak dengan menyiapkan tiga skema penanganan pascabencana, termasuk pendirian posko di 13 kampus yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi, serta memberikan santunan. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memantau wilayah terdampak menggunakan analisis data satelit untuk membantu pemangku kebijakan dalam memetakan prioritas penanganan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga berupaya mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi di Aceh, menargetkan sebagian besar Base Transceiver Station (BTS) kembali aktif dalam waktu dekat. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya lintas sektor pemerintah untuk memulihkan kondisi pascabencana dan memastikan kelangsungan pendidikan di Sumatera.
