Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen pada akhir Desember 2025, menggantikan Permen Nomor 44 Tahun 2024. Regulasi baru ini secara fundamental mengubah dan memperjelas definisi serta status dosen, suatu langkah yang disebut Kemdiktisaintek sebagai upaya peningkatan tata kelola profesi dan karier dosen di tengah dinamika pendidikan tinggi yang kian kompleks.
Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Prof. Dr. Sri Suning Kusumawardani, ST, MT, menjelaskan dalam sosialisasi daring pada Selasa (30/12/2025) bahwa terdapat perbedaan krusial terkait status dosen dibandingkan Permen sebelumnya. Penguatan dilakukan pada definisi dosen tetap, yang kini diwajibkan bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi, memiliki beban kerja minimal 12 Satuan Kredit Semester (SKS), dan memenuhi kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang terencana serta termonitor. Sebaliknya, dosen tidak tetap didefinisikan sebagai pengajar yang tidak bekerja penuh waktu, tidak memenuhi beban kerja 12 SKS, dan tidak melaksanakan kinerja Tridharma secara terencana dan termonitor. Meskipun demikian, kedua kategori dosen tersebut wajib terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
Mendiktisaintek Brian Yuliarto, yang menandatangani peraturan ini, menyatakan Permen 52 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan dan penguatan dari pengaturan dosen sebelumnya. Kebijakan ini bertujuan mengonsolidasikan praktik baik yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan pembaruan untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi yang semakin kompetitif. Sebelum Permen 52/2025, regulasi mengenai dosen kerap dianggap belum secara komprehensif membedakan status dosen tetap dan tidak tetap, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi di lapangan. Permen 44/2024, yang kini dicabut, sebelumnya juga telah mengatur profesi, karier, dan penghasilan dosen, namun dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
Implikasi dari Permen 52/2025 melampaui sekadar definisi status. Peraturan ini juga menegaskan empat kompetensi utama dosen—pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional—sebagai fondasi peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengaturan sertifikasi dosen diperjelas dengan kriteria yang lebih terukur dan transparan, menempatkan sertifikasi sebagai instrumen penjaminan mutu dan pengakuan profesional. Lebih lanjut, pengembangan dan promosi karier dosen, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, diatur secara lebih sistematis dan berkelanjutan dengan prinsip keadilan dan berbasis kinerja.
Untuk mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat otonomi perguruan tinggi, Permen ini juga mendelegasikan kewenangan pengangkatan jabatan fungsional dosen kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) tertentu yang telah memenuhi persyaratan. Selain itu, regulasi ini secara eksplisit mengatur peran Profesor Emeritus sebagai aset keilmuan nasional yang tetap dapat berkontribusi setelah purnatugas, serta membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan akademisi diaspora dan pengakuan pengalaman internasional dalam pengembangan karier dosen.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar M Simatupang, menambahkan bahwa petunjuk teknis (juknis) dari Permen 52 Tahun 2025 saat ini dalam proses penyelesaian dan dijadwalkan akan dirilis pada minggu pertama Januari 2026. Juknis ini diharapkan memberikan panduan lebih rinci untuk implementasi di lapangan. Kebijakan ini diharapkan membawa angin segar bagi dosen, memberikan kepastian hukum, dan mendorong kehidupan kampus yang semakin bermutu dan berdampak luas bagi masyarakat.
