Kementerian Pendidikan Korea Selatan mengumumkan penutupan permanen 4.008 sekolah dasar, menengah, dan atas di seluruh negeri hingga saat ini, sebuah konsekuensi langsung dari penurunan tajam populasi siswa akibat angka kelahiran yang terendah di dunia. Angka-angka terbaru ini, yang diungkapkan pada Minggu, 28 Desember 2025, oleh Anggota Parlemen Jin Sun-mee dari Partai Demokrat yang berkuasa, berdasarkan data Kementerian Pendidikan, menyoroti krisis demografi yang semakin dalam di negara tersebut.
Penutupan sekolah ini mayoritas terjadi pada tingkat sekolah dasar, dengan 3.674 sekolah dasar ditutup secara permanen. Sementara itu, 264 sekolah menengah pertama dan 70 sekolah menengah atas juga telah menghentikan operasinya. Laju penutupan ini diperkirakan akan semakin cepat di daerah provinsi dibandingkan dengan wilayah metropolitan. Sebagai contoh, Provinsi Jeolla Utara mencatat jumlah penutupan tertinggi dengan 16 sekolah, diikuti oleh Provinsi Jeolla Selatan (15), Provinsi Gyeonggi (12), dan Chungcheong Selatan (11). Dalam lima tahun terakhir saja, 158 sekolah telah ditutup, dan 107 sekolah tambahan diproyeksikan akan ditutup dalam lima tahun ke depan.
Krisis ini berakar pada tingkat kesuburan total Korea Selatan yang sangat rendah, yang terus berada di bawah 0,8, menjadikannya yang terendah di dunia. Angka ini jauh di bawah tingkat penggantian populasi 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan populasi stabil. Data historis menunjukkan penurunan drastis; pada tahun 1980-an, Korea Selatan memiliki lebih dari 10 juta siswa, namun angka tersebut kini menyusut menjadi sekitar 5,07 juta siswa pada tahun ini. Lembaga Pengembangan Pendidikan Korea (KEDI) yang dikelola negara memperkirakan bahwa jumlah siswa sekolah dasar, menengah, dan atas akan menurun lebih lanjut menjadi sekitar 4,25 juta pada tahun 2029, sebuah penurunan lebih dari 800.000 siswa hanya dalam enam tahun.
Implikasi dari penutupan massal sekolah ini meluas melampaui sistem pendidikan. Banyak sekolah, terutama di pedesaan, berfungsi sebagai pusat komunitas, dan penutupannya dapat mempercepat kemunduran daerah tersebut. Dari 4.008 sekolah yang ditutup, 376 di antaranya masih belum dimanfaatkan, dengan 266 sekolah terbengkalai selama lebih dari satu dekade dan 82 sekolah ditinggalkan selama lebih dari 30 tahun. Anggota Parlemen Jin Sun-mee menekankan perlunya peta jalan jangka panjang untuk memanfaatkan aset-aset sekolah yang ditutup ini bagi komunitas lokal.
Pemerintah Korea Selatan telah lama berjuang mengatasi krisis demografi ini dengan berbagai kebijakan, termasuk dukungan keuangan, bantuan perumahan, reformasi tempat kerja, serta layanan penitipan anak dan pendidikan gratis. Namun, tantangan budaya dan sosial yang mendalam, seperti sistem pendidikan yang sangat kompetitif, biaya pendidikan swasta yang tinggi, ketidaksetaraan gender dalam tanggung jawab pengasuhan anak, dan persepsi bahwa membesarkan anak menghambat karier, terus menjadi hambatan signifikan. Beberapa ahli menyarankan perlunya perspektif yang lebih komprehensif, termasuk mempertimbangkan untuk menarik lebih banyak warga asing, alih-alih hanya berfokus pada peningkatan angka kelahiran. Proyeksi demografi menunjukkan bahwa penyusutan populasi akan semakin intensif dalam beberapa tahun mendatang, bahkan mungkin beberapa dekade, yang mengindikasikan bahwa penyesuaian struktural yang signifikan dalam masyarakat Korea Selatan akan terus berlanjut.
