Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan memulai penerapan sistem peringatan dini berbasis dampak atau Impact Based Forecasting (IBF) untuk bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor mulai tahun 2026, menandai evolusi signifikan dalam strategi mitigasi bencana Indonesia. Langkah ini diambil menyusul evaluasi komprehensif atas serangkaian bencana yang melanda beberapa tahun terakhir, dengan tujuan memberikan informasi yang lebih spesifik dan kontekstual kepada pemerintah daerah serta masyarakat.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa pengembangan IBF ini merupakan pembelajaran dari kejadian bencana hidrometeorologi yang kerap menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil. Sistem ini dirancang untuk tidak hanya menyampaikan prakiraan intensitas hujan, namun secara langsung menganalisis potensi dampaknya, seperti risiko banjir atau longsor di wilayah tertentu. “Ketika BMKG memberikan informasi hujan, baik intensitas sedang, lebat, maupun sangat lebat, itu tidak berhenti di situ. Kami analisis potensi dampaknya, apakah berisiko banjir atau longsor di wilayah tersebut,” kata Teuku Faisal. Analisis dampak ini dilakukan dengan memadukan prakiraan cuaca dari BMKG dengan peta kerentanan wilayah yang ada.
Indonesia, dengan posisi geografis dan geotektonik yang kompleks, secara inheren memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Bencana hidrometeorologi, yang meliputi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, konsisten mendominasi statistik kejadian bencana di tanah air. Sepanjang tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.107 bencana, dengan 98,86 persen di antaranya adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir mencapai 1.088 kejadian dan tanah longsor sebanyak 135 kejadian, menyebabkan total 489 korban meninggal dunia, 58 orang hilang, serta lebih dari 6 juta orang menderita dan mengungsi. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan korban jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Curah hujan tahunan di Indonesia untuk tahun 2026 diproyeksikan berkisar antara 1.500 hingga 4.000 milimeter per tahun, sesuai pola klimatologi yang lazim terjadi.
BMKG bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam mengembangkan sistem IBF ini, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kolaborasi ini krusial mengingat kompleksitas data yang harus diintegrasikan, dari data meteorologi hingga karakteristik geologi dan topografi wilayah. Meskipun secara teknis sistem ini sudah siap, tantangan utama yang dihadapi adalah penguatan dan penyusunan peta kerentanan wilayah yang lebih detail agar informasi dampak dapat disampaikan secara akurat.
Implementasi sistem peringatan dini berbasis dampak ini diharapkan akan membawa implikasi jangka panjang yang positif bagi upaya mitigasi bencana di Indonesia. Dengan informasi yang lebih spesifik mengenai lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan dan respons yang lebih cepat dan terarah. Di masa lalu, sistem peringatan dini berbasis masyarakat, meskipun dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, telah terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini dan tindakan respons yang tepat di daerah-daerah rawan bencana. Namun, kelemahan koordinasi antarlembaga dan pendanaan jangka panjang yang stabil seringkali menjadi kendala dalam implementasi sistem mitigasi yang komprehensif. Dengan sistem IBF yang terintegrasi dan didukung oleh data akurat, diharapkan Indonesia dapat secara efektif mengurangi risiko dan dampak bencana hidrometeorologi di masa depan.
