Laporan terbaru dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (PSKP Kemendikdasmen) mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, yaitu sejak tahun 2015. Data yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) ini menyoroti tantangan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja lulusan vokasi di Indonesia.
Menurut laporan PSKP Kemendikdasmen yang berjudul "Menguatkan Ekosistem, Menumbuhkan Pembelajar: Refleksi Capaian dan Tantangan Pendidikan Indonesia 2019-2024", lulusan SMK sering kali mendapat kritik karena dinilai belum berhasil memenuhi tujuan utamanya, yakni menghasilkan lulusan yang siap kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK tercatat lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA.
Secara historis, TPT lulusan SMK menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung tinggi. Pada tahun 2015, TPT SMK mencapai 13,02%, kemudian menurun menjadi 10,36% pada tahun 2019. Angka ini sempat meningkat saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 (11,13%), sebelum kembali turun menjadi 9,31% pada tahun 2023. Meskipun demikian, lulusan SMK secara konsisten menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Data BPS per Agustus 2024 menunjukkan TPT lulusan SMK sebesar 8,62%, dan pada Februari 2025 tercatat 8,00%. Angka terbaru per Agustus 2025 menunjukkan TPT lulusan SMK kembali di level 8,63%, mengungguli lulusan SMA (6,88%), D4/S1/S2/S3 (5,39%), D1/D2/D3 (4,31%), SMP (3,8%), dan SD ke bawah (2,3%). Total pengangguran di Indonesia per Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang, dengan lulusan SMK mendominasi angka tersebut.
Beberapa faktor utama diidentifikasi sebagai penyebab tingginya angka pengangguran lulusan SMK. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri, atau yang dikenal sebagai masalah "linked and matched". Peneliti Senior Lembaga Demografi FEB UI, Dwini Handayani, dan Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji, sama-sama menyoroti ketidaksesuaian kualifikasi lulusan dengan dunia usaha sebagai penyebab terbatasnya penyerapan lulusan. Selain itu, kualitas pendidikan SMK yang belum merata, terutama di sekolah swasta, juga menjadi perhatian. Keterbatasan akses lulusan SMK untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi juga mempersempit kesempatan mereka untuk mengembangkan keterampilan yang lebih spesifik. Program magang yang seharusnya memberikan pengalaman kerja nyata juga dinilai belum berjalan efektif. Kepala Disnaker Kota Bandung, Andri Darusman, mencontohkan kondisi di Bandung, di mana banyak lulusan SMK masih berfokus pada bidang otomotif atau manufaktur, padahal pasar kerja kota jasa tersebut lebih membutuhkan sektor pariwisata, kuliner, kreatif, dan hospitality. Pengamat pendidikan vokasi, Farkhan, menambahkan bahwa fokus penyelenggara pendidikan yang terlalu pada keterampilan saja, mengabaikan aspek perilaku dan pengetahuan, juga menjadi faktor.
Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus berupaya mengatasi persoalan ini. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tengah menyiapkan program "School-to-Work Transition" dengan empat tema unggulan: Smart Operation, Smart Creative IT Skills, Agroforestry, dan Green Jobs, yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pendidikan kejuruan dan industri. Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi juga telah ditetapkan untuk menyelaraskan pasokan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Permenaker No. 5 Tahun 2024 juga mewajibkan pemberi kerja untuk melaporkan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, juga menggagas program "SMK Go Global" untuk memperkuat keterampilan lulusan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja global, termasuk beasiswa dan kolaborasi industri. Selain itu, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan pelatihan vokasi dan life skill, serta pengembangan pola pikir guru dan tenaga pendidik juga menjadi strategi pemerintah. Mendorong jiwa kewirausahaan bagi lulusan SMK dan kerja sama dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang relevan juga menjadi bagian dari solusi yang diusulkan.
