Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), mewajibkan seluruh sekolah jenjang menengah atas menggunakan sistem e-Rapor sebagai salah satu syarat pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026. Kebijakan ini akan memberikan insentif berupa tambahan kuota penerimaan mahasiswa sebesar 5% bagi sekolah yang patuh, sebuah langkah yang disebut para pejabat sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas evaluasi akademik siswa secara digital.
Langkah integrasi e-Rapor ke dalam mekanisme SNBP 2026 ini diumumkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Iwan Syahril, pada sebuah konferensi pers di Jakarta, akhir November 2025. Syahril menyatakan bahwa pemanfaatan e-Rapor diharapkan dapat menyeragamkan standar penilaian antar sekolah dan mengurangi potensi manipulasi nilai, sehingga proses seleksi SNBP menjadi lebih objektif dan adil. Sistem e-Rapor sendiri telah diperkenalkan secara bertahap sejak beberapa tahun lalu, dirancang untuk mendigitalisasi proses pelaporan hasil belajar siswa dari tingkat dasar hingga menengah, yang juga mencakup asesmen sumatif dan formatif sesuai Kurikulum Merdeka.
Penggunaan e-Rapor dalam SNBP 2026 menandai puncak upaya pemerintah dalam standardisasi data siswa. Sebelumnya, evaluasi nilai siswa untuk jalur prestasi seringkali bergantung pada format laporan sekolah yang bervariasi, menyulitkan panitia seleksi perguruan tinggi untuk membandingkan rekam jejak akademik secara setara. Dengan e-Rapor, seluruh data nilai siswa dari semester awal hingga akhir akan terekam secara sistematis dalam satu platform digital yang terpusat, meminimalkan ruang interpretasi dan subjektivitas. Kebijakan ini juga bertujuan mendorong percepatan adopsi teknologi informasi di lingkungan sekolah, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam digitalisasi administrasi pendidikan.
Tambahan kuota 5% yang dijanjikan merupakan insentif signifikan bagi sekolah untuk segera beradaptasi. Kuota SNBP sendiri merupakan bagian penting dari penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, yang rata-rata alokasinya mencapai 20-30% dari total daya tampung program studi. Penambahan 5% berarti sekolah yang berhasil menerapkan e-Rapor berpotensi mengirimkan lebih banyak siswanya ke jenjang pendidikan tinggi melalui jalur tanpa tes, sebuah keuntungan kompetitif yang substansial. Namun, para pengamat pendidikan juga menyoroti potensi tantangan implementasi, terutama terkait kesiapan infrastruktur digital sekolah di daerah terpencil serta kapasitas guru dan staf administrasi dalam mengoperasikan sistem tersebut secara konsisten.
Pakar pendidikan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Budi Setiawan, mengungkapkan kekhawatirannya tentang kesenjangan digital yang mungkin melebar. "Meskipun niatnya baik, implementasi e-Rapor secara nasional memerlukan pelatihan yang masif dan dukungan teknis yang berkelanjutan. Tanpa itu, sekolah-sekolah di daerah 3T [Terdepan, Terluar, Tertinggal] justru bisa dirugikan dan kehilangan kesempatan mendapatkan kuota tambahan tersebut," kata Setiawan dalam sebuah wawancara telepon. Ia menyarankan Kemendikbudristek untuk tidak hanya fokus pada insentif, tetapi juga pada pemerataan akses dan kapabilitas digital di seluruh wilayah Indonesia sebelum kebijakan ini diberlakukan sepenuhnya.
Di sisi lain, perwakilan dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menyambut baik inisiatif ini, melihatnya sebagai solusi konkret untuk permasalahan validasi data. Ketua MRPTNI, Prof. Dr. M. Firdaus, menjelaskan bahwa sistem verifikasi manual yang ada saat ini sangat memakan waktu dan rentan kesalahan. "Dengan e-Rapor, kami berharap data yang diterima sudah tervalidasi dan standar, sehingga proses seleksi di tingkat perguruan tinggi menjadi lebih efisien dan terpercaya," ujar Firdaus. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong ekosistem pendidikan untuk bergerak lebih jauh ke arah digitalisasi yang menyeluruh, bukan hanya pada aspek penilaian, tetapi juga pada pengelolaan data dan komunikasi antara sekolah, siswa, dan institusi pendidikan tinggi. Implikasi jangka panjangnya adalah potensi terbentuknya basis data pendidikan nasional yang lebih komprehensif, memungkinkan analisis data yang lebih mendalam untuk perumusan kebijakan pendidikan di masa depan.
