Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu'ti, meluncurkan serangkaian tindakan darurat dan pemulihan komprehensif setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Respons cepat ini bertujuan memastikan kelangsungan layanan pendidikan bagi lebih dari 276.249 siswa dan 25.936 guru yang terdampak, serta merehabilitasi ribuan fasilitas pendidikan yang rusak parah. Pada 8 Desember 2025, Kemendikdasmen mengarahkan pelaksanaan pembelajaran darurat, termasuk pendirian ruang kelas sementara dan pengaktifan jadwal pembelajaran fleksibel, dengan target seluruh sekolah terdampak dapat kembali beroperasi pada 5 Januari 2026.
Bencana alam di Sumatera pada akhir tahun 2025 menyoroti kerentanan infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut. Data per 30 November 2025 menunjukkan 1.009 sekolah mengalami kerusakan, angka yang kemudian meningkat menjadi 2.798 per 7 Desember 2025, dan terakhir mencapai 4.149 sekolah terdampak per 30 Desember 2025. Kerusakan meliputi 6.431 ruang kelas, 3.489 unit sarana prasarana lain seperti laboratorium dan perpustakaan, serta 3.420 toilet. Sebagai tanggapan, Menteri Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pemulihan layanan pendidikan menjadi prioritas utama.
Dalam upaya pemulihan, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan operasional tanggap darurat senilai Rp6,4 miliar dan alokasi dana tanggap darurat tahap pertama sebesar lebih dari Rp4 miliar. Total bantuan yang dikucurkan dilaporkan mencapai Rp21,1 miliar untuk berbagai keperluan, termasuk pembelajaran darurat, tenda kelas, perlengkapan belajar, dan dukungan psikososial. Selain itu, tunjangan khusus sebesar Rp32 miliar dialokasikan untuk 16.467 pendidik dan tenaga kependidikan di empat provinsi terdampak, termasuk Sumatera.
Penyaluran bantuan fisik mencakup 10.200 paket perlengkapan sekolah (school kit), 700 paket keluarga (family kit), 2.000 pasang sepatu, 1.500 paket makanan ringan anak, dan tiga unit Starlink untuk konektivitas darurat. Sebanyak 54 tenda ruang kelas darurat telah disiapkan untuk sekolah-sekolah dengan kerusakan serius atau total, dengan rincian 14 tenda di Aceh, 21 di Sumatera Barat, dan 19 di Sumatera Utara. Hingga 30 Desember 2025, 85 persen dari sekolah yang terdampak, atau sekitar 3.508 sekolah, telah kembali beroperasi. Namun, 587 sekolah masih dalam proses pembersihan akibat lumpur dan puing material bencana.
Kemendikdasmen juga memperkenalkan "Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana" yang akan diterapkan secara berjenjang. Kurikulum ini berfokus pada penguatan kompetensi minimum esensial seperti literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, serta dukungan psikososial dan mitigasi bencana. Implementasi kurikulum dibagi dalam tiga fase: tanggap darurat (0-3 bulan) dengan penyederhanaan kurikulum dan pembelajaran adaptif, pemulihan dini (3-12 bulan) dengan integrasi mitigasi bencana ke mata pelajaran, dan pemulihan lanjutan (1-3 tahun) untuk membangun ekosistem pendidikan yang tangguh. Menteri Abdul Mu'ti juga menyatakan relaksasi aturan seragam dan atribut sekolah bagi siswa terdampak, mengakui kondisi berbeda yang mereka alami pascabencana.
Skala bencana di Sumatera dan respons Kemendikdasmen ini merupakan bagian dari tantangan lebih besar yang dihadapi Indonesia sebagai negara rawan bencana. Pengamat pendidikan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, sebelumnya menekankan kebutuhan akan kurikulum darurat nasional yang komprehensif, mengingat trauma yang dialami siswa dan guru di tengah kondisi darurat. Komitmen pemerintah untuk alokasi anggaran pemulihan pascabencana secara keseluruhan mencapai Rp51-60 triliun, yang menunjukkan upaya besar untuk rekonstruksi, termasuk sektor pendidikan. Langkah-langkah ini, meskipun signifikan, akan terus diuji oleh keberlanjutan proses pemulihan, kemampuan adaptasi kurikulum, serta efektivitas dukungan psikososial dalam memulihkan kondisi belajar-mengajar pascabencana secara menyeluruh. Tantangan relokasi sekolah-sekolah yang rusak berat ke lokasi lebih aman juga menjadi agenda krusial untuk mencegah dampak bencana serupa di masa depan.
