Universitas Gadjah Mada (UGM) baru-baru ini membentuk Emergency Response Unit (ERU) beserta tujuh kelompok kerja lintas disiplin untuk merespons bencana hidrometeorologi parah yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sepanjang November hingga Desember 2025. Inisiatif komprehensif ini dirancang untuk mencakup fase tanggap darurat, mitigasi berbasis data, hingga pemulihan sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, pada sebuah konferensi pers di Selasar Balairung UGM, Yogyakarta, menegaskan bahwa kehadiran perguruan tinggi harus memberikan dampak nyata dalam pengambilan keputusan di situasi krisis.
Komitmen ini bukan sekadar respons sesaat, melainkan bagian integral dari tanggung jawab institusional UGM terhadap kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, serta pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dasar, isolasi wilayah, serta peningkatan jumlah korban terdampak, mendorong UGM untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan aksi lapangan.
Dalam fase tanggap darurat, Kelompok Kerja 1 memprioritaskan perlindungan sivitas akademika dan masyarakat terdampak. UGM telah melakukan pendataan terhadap 217 mahasiswanya yang berasal dari wilayah bencana, mencakup 81 mahasiswa dari Aceh, 93 dari Sumatra Utara, dan 43 dari Sumatra Barat. Bantuan yang disalurkan meliputi keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), bantuan biaya hidup harian, paket sembako, bantuan biaya kos, hingga pendampingan konseling. Beberapa mahasiswa bahkan berpotensi mengajukan cuti akademik karena kondisi keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghasilan.
UGM juga memberangkatkan tim relawan medis multidisiplin dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) serta Rumah Sakit Akademik UGM (RSA UGM) ke lokasi bencana. Tim yang terdiri dari dokter spesialis, perawat, apoteker, nutrisionis, dan sanitarian ini bertugas melakukan pendataan kebutuhan obat dan alat medis serta berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal. Selama masa tanggap darurat, UGM telah mengirimkan empat tim medis secara bergantian ke Aceh.
Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama, Dr. Danang Sri Hadmoko, menjelaskan bahwa keselamatan dan rasa aman menjadi titik awal seluruh intervensi UGM. "Kami memastikan bantuan logistik, dukungan hunian, serta asesmen lanjutan berjalan cepat agar perlindungan warga terdampak tidak tertunda," ujarnya.
Lebih lanjut, ERU UGM tidak hanya fokus pada penanganan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis. Tim psikososial UGM memberikan pendampingan langsung bagi para penyintas dan menyelenggarakan pelatihan pendampingan psikososial bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala untuk memperkuat kapasitas berkelanjutan di daerah terdampak. Ketua Tim Psikososial, Diana Setiyawati, Ph.D., Psikolog, menegaskan bahwa kesehatan mental harus ditangani secara terintegrasi agar pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan seiring.
Dalam upaya mitigasi berbasis data, Kelompok Kerja 2 mengembangkan Geoportal Informasi Dasar Kebencanaan. Platform ini menyajikan peta dampak bencana, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, hingga prioritas distribusi bantuan, dengan dukungan kerja sama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Geoportal dirancang agar data tanggap darurat dapat diakses bersama, cepat, dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan," jelas Dr. Danang Sri Hadmoko.
UGM juga mengembangkan teknologi terapan, termasuk pemasangan alat penjernih air bertenaga surya di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara, serta alat deteksi banjir dan tsunami di Aceh. Untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Kelompok Kerja 5 bekerja dengan prinsip 'build back better' atau membangun lebih aman dan berkelanjutan, menempatkan penyintas sebagai subjek utama dalam pemulihan hunian dan lingkungan. UGM juga menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah terkait penyediaan hunian sementara, pemulihan ekonomi dan sosial budaya, serta aspek hukum dalam proses rehabilitasi-rekonstruksi.
Inisiatif UGM ini, menurut Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi, Ph.D., merupakan kunci keberlanjutan solidaritas nasional, memastikan kontribusi akademik terhubung dengan kebijakan publik dan penguatan solidaritas jangka panjang. UGM juga berencana membuka akses afirmasi pendidikan bagi calon mahasiswa dari keluarga terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Upaya ini menegaskan komitmen UGM untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional, terutama menghadapi risiko bencana hidrometeorologis yang semakin kompleks akibat perubahan iklim.
