Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Yahya Zaini mendesak penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, yang menurutnya tidak efektif dalam menjangkau siswa secara optimal. Pernyataan ini disampaikan Yahya Zaini kepada wartawan pada Rabu, 24 Desember 2025, menyusul temuan Komisi IX DPR saat melakukan kunjungan lapangan di Kota Tangerang ketika sekolah-sekolah sedang libur.
Kritik utama Zaini berfokus pada dua aspek: kualitas menu dan skema distribusi. Selama pemantauan, tim Komisi IX menemukan bahwa menu yang disajikan bukan makanan yang dimasak, melainkan makanan siap saji seperti roti, pisang, dan susu, yang dinilai mengurangi standar gizi yang seharusnya dipenuhi. Selain itu, ia menyoroti beban yang ditanggung orang tua jika makanan tetap dibagikan di sekolah, karena mereka harus mengeluarkan biaya transportasi bagi anak untuk mengambil jatah makanan. Opsi pengantaran langsung ke rumah siswa juga dianggap tidak efisien, berpotensi menambah biaya transportasi dan pemborosan anggaran karena lokasi rumah siswa yang tersebar. Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa meskipun mendukung keberlanjutan program MBG, pelaksanaannya harus dievaluasi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan inefisiensi anggaran.
Program MBG merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan nutrisi anak sekolah, namun kritik terkait efektivitasnya saat libur sekolah mencerminkan tantangan dalam implementasi program berskala besar. Komisi IX DPR sendiri bertugas mengawasi jalannya berbagai program pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan dan ketenagakerjaan, meskipun isu pendidikan dan sekolah umumnya berada di bawah lingkup Komisi X. Namun, keterkaitan MBG dengan gizi dan kesehatan publik memungkinkan Komisi IX untuk memberikan pandangan dan rekomendasi.
Secara historis, program-program bantuan makanan untuk siswa telah ada dalam berbagai bentuk, namun tantangan distribusi dan penjaminan kualitas gizi tetap menjadi isu krusial, terutama di luar jam sekolah. Misalnya, program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dulu dikenal sebagai Masa Orientasi Siswa (MOS), juga mengalami evolusi dalam pelaksanaannya. MPLS, yang diatur dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016, bertujuan mengenalkan siswa baru pada lingkungan sekolah, kurikulum, dan budaya sekolah secara edukatif dan kreatif, serta dilaksanakan pada hari dan jam pelajaran sekolah dengan durasi maksimal tiga hari pada minggu pertama tahun ajaran baru. Kritik dan saran terhadap MPLS seringkali muncul dari siswa baru terkait jadwal yang padat, materi yang kurang relevan, atau cara penyampaian yang monoton, yang menunjukkan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam setiap program pendidikan dan sosial.
Implikasi dari desakan penghentian MBG saat libur sekolah ini dapat beragam. Di satu sisi, langkah ini berpotensi menghemat anggaran dan mencegah pemborosan akibat distribusi yang tidak efektif atau kualitas makanan yang tidak sesuai standar. Ini juga mendorong pemerintah untuk merancang skema distribusi yang lebih adaptif untuk memastikan manfaat gizi tetap sampai ke siswa, bahkan saat libur. Di sisi lain, penghentian total tanpa alternatif bisa menimbulkan kekhawatiran terkait asupan gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mungkin sangat bergantung pada program ini, terutama jika libur sekolah berlangsung lama. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris pada Desember 2025, program MBG tidak boleh dipaksakan demi penyerapan anggaran, melainkan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Maka, evaluasi yang menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi krusial untuk memastikan program ini benar-benar mencapai tujuan peningkatan gizi anak-anak Indonesia, baik di dalam maupun di luar masa sekolah.
