Sejumlah peserta program magang nasional, terutama yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan program Kampus Merdeka, menghadapi kendala serius dalam pencairan uang saku mereka, memunculkan kekhawatiran finansial yang signifikan di kalangan pemagang. Keterlambatan ini, yang kerap disebabkan oleh masalah administratif dan verifikasi data, menghambat akses ribuan peserta terhadap hak finansial yang dijanjikan, padahal uang saku tersebut seringkali setara dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat dan menjadi penopang kebutuhan sehari-hari.
Regulasi mengenai uang saku magang di Indonesia telah ditetapkan dengan jelas, terutama oleh Kemnaker. Peserta Magang Nasional 2025 dijanjikan uang saku yang didasarkan pada kehadiran bulanan, dengan perhitungan yang proporsional terhadap UMP atau UMK di lokasi magang. Mekanisme pencairan melibatkan rekapitulasi dan verifikasi data laporan harian peserta melalui aplikasi Monev Maganghub, pengajuan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), hingga instruksi penyaluran ke bank mitra seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Toleransi izin sakit maksimal tiga hari per bulan juga diberikan tanpa pemotongan uang saku.
Namun, dalam praktiknya, proses ini sering tersendat. Penyebab utama keterlambatan pencairan mencakup mentor atau peserta yang belum menyelesaikan langkah wajib di sistem Maganghub, ketidaksesuaian atau ketidakvalidan data rekening (misalnya, nomor rekening tidak sesuai NIK, rekening tidak aktif, atau salah input), serta proses penyaluran yang masih berada di tangan bank penyalur. Kemnaker sendiri mengakui bahwa ketidaksesuaian data menjadi salah satu faktor tertinggi dalam keterlambatan uang saku. Selain itu, penggantian data rekening setelah tanggal cut-off atau status pengunduran diri yang tidak terinformasikan juga dapat memicu penundaan.
Kasus serupa pernah terjadi pada program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka di tahun-tahun sebelumnya, di mana peserta juga menghadapi tarik-ulur pencairan uang saku. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek), Nizam, pada tahun 2021, menjelaskan bahwa persyaratan dan proses administrasi yang panjang serta ketatnya pertanggungjawaban keuangan menjadi faktor penyebab. Nizam juga menegaskan bahwa kendala kerap muncul karena peserta belum memenuhi persyaratan dokumen atau belum mengisi data lengkap dan log book harian.
Implikasi dari keterlambatan pencairan ini sangat signifikan bagi para pemagang. Ketergantungan pada uang saku untuk biaya hidup sehari-hari, transportasi, atau akomodasi, membuat penundaan ini memicu kecemasan dan potensi kesulitan finansial. Hal ini tidak hanya memengaruhi motivasi peserta magang tetapi juga dapat merusak reputasi program magang nasional yang bertujuan untuk mempersiapkan talenta muda Indonesia. Kekecewaan peserta, seperti yang terlihat dari keluhan di media sosial, menunjukkan adanya kesenjangan antara janji program dan realitas implementasi.
Untuk mengatasi masalah ini, Kemnaker mengimbau peserta dan mentor untuk proaktif. Peserta diminta membangun komunikasi aktif dengan mentor atau perusahaan, saling mengingatkan prosedur yang belum dilakukan, dan melaporkan kendala terlebih dahulu kepada mentor sebelum mengajukan pengaduan resmi. Mentor memiliki peran krusial di akhir periode bulanan dengan memvalidasi kehadiran dan membuat tagihan uang saku di platform Maganghub. Jika langkah ini tertunda, pencairan uang saku otomatis ikut tertunda. Jika semua upaya telah dilakukan dan belum ada solusi, mentor dapat menghubungi kanal aduan Maganghub. Pemerintah dan penyelenggara program harus terus menyederhanakan birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan sinkronisasi data antarpihak terkait guna menjamin hak finansial peserta magang terpenuhi tepat waktu. Tanpa perbaikan sistemik, tantangan pencairan uang saku akan terus menjadi hambatan fundamental bagi keberhasilan program magang nasional.
