Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi diakui sebagai pengelola Sekolah Rakyat (SR) terbanyak di Indonesia, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Senin, 12 Januari 2026. Pencapaian ini menandai komitmen signifikan Jawa Timur dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dengan 26 unit Sekolah Rakyat telah beroperasi dari total 166 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pengakuan ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat peresmian 166 Sekolah Rakyat secara nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Gus Ipul secara eksplisit memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas pengawalan langsung terhadap program ini, menjadikannya provinsi dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tertinggi. Gubernur Khofifah menyatakan kebanggaannya atas posisi pertama Jawa Timur dan menegaskan bahwa ini adalah bukti kesungguhan Pemprov Jatim dalam mendukung program prioritas Presiden.
Konsep Sekolah Rakyat, yang diinisiasi kembali oleh Kementerian Sosial, bertujuan memberikan pendidikan gratis berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang sebagai instrumen negara untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, melengkapi sistem pendidikan formal yang sudah ada tanpa menggantikan perannya. Proses rekrutmen peserta didik dilakukan secara ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Saat ini, 26 Sekolah Rakyat di Jawa Timur telah menampung 2.450 peserta didik. Secara nasional, program ini melibatkan 15.954 siswa yang didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Data awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat menunjukkan mayoritas peserta didik berasal dari keluarga sangat rentan, di mana 60 persen orang tua bekerja sebagai buruh harian lepas, buruh tani, atau pedagang kecil. Sebanyak 67 persen keluarga siswa memiliki penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, dengan 65 persen menanggung lebih dari empat anggota keluarga.
Khofifah menambahkan bahwa program ini telah dirintis sejak tahun 2025, dan pada tahun 2026 terdapat delapan pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat baru di Jawa Timur yang sedang dalam proses verifikasi, menunjukkan upaya ekspansi yang berkelanjutan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menargetkan bahwa setiap kabupaten minimal memiliki satu Sekolah Rakyat dari tingkat SD hingga SMA, dengan target nasional mencapai 500 Sekolah Rakyat pada tahun 2029.
Prof. M. Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah menjangkau anak-anak yang selama ini tidak memiliki akses ke sekolah karena kendala ekonomi, geografis, atau sosial. Pendidikan non-formal semacam ini menjadi tumpuan bagi puluhan ribu warga yang tidak terjangkau sistem pendidikan formal, seperti yang terlihat di Jawa Barat dengan lebih dari 107 ribu peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi solusi strategis dalam menekan angka putus sekolah yang berdasarkan data BPS 2023 masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP. Kurikulum khusus yang disiapkan akan mencakup pengembangan keterampilan (soft skill) untuk memastikan lulusan siap kerja atau melanjutkan pendidikan. Tercatat, lebih dari 6.000 siswa SMA Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan 74 persen menyatakan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, yang akan dibimbing untuk mendapatkan beasiswa. Lulusan pertama Sekolah Rakyat secara nasional ditargetkan siap pada tahun 2028.
Melalui pendekatan holistik yang mencakup perlindungan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, Sekolah Rakyat berupaya mengubah kehidupan anak-anak dari latar belakang "invisible people" seperti yang disebut Presiden Prabowo. Ini merupakan kontribusi nyata dalam upaya pemerataan pendidikan dan penguatan sumber daya manusia demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
