Wakil Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa, seorang alumni Purdue University di Amerika Serikat, menempuh pendidikan pascasarjananya di tengah iklim akademik AS yang kini menghadapi sorotan tajam terkait dugaan penolakan calon mahasiswa dari Tiongkok. Purbaya, yang meraih gelar Master of Science dan PhD di bidang Ekonomi dari Purdue University, menyaksikan almamaternya beroperasi dalam lanskap pendidikan tinggi Amerika yang semakin ketat terhadap aplikasi dari Tiongkok, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Washington dan Beijing.
Situasi ini bukan fenomena terisolasi di Purdue University, melainkan cerminan dari tren yang lebih luas di seluruh institusi pendidikan tinggi AS. Pemerintah Amerika Serikat telah meningkatkan pengawasan terhadap mahasiswa dan peneliti Tiongkok, terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional dan potensi pencurian kekayaan intelektual. Komite Pilihan DPR AS untuk Partai Komunis Tiongkok bahkan menuduh Beijing memanfaatkan riset terbuka Amerika untuk modernisasi militer mereka. James Cangialosi, Direktur Pusat Kontraintelijen dan Keamanan Nasional, memperingatkan bahwa "pihak-pihak musuh asing semakin mengeksploitasi lingkungan terbuka dan kolaboratif institusi akademik AS untuk keuntungan mereka sendiri."
Pengetatan kebijakan visa dan peningkatan pemeriksaan telah menyebabkan penurunan signifikan jumlah mahasiswa Tiongkok di AS. Dari puncaknya yang mencapai 373.000 pada tahun ajaran 2019-2020, jumlah tersebut menurun menjadi 277.000 pada tahun 2023-2024, menempatkan Tiongkok di posisi kedua setelah India sebagai negara asal mahasiswa internasional terbanyak di AS. Penurunan ini berlanjut pada tahun ajaran 2024-2025, dengan 265.919 mahasiswa Tiongkok, mencerminkan penurunan 4 persen dari tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa Amerika Serikat menolak 36 persen aplikasi visa pelajar dari Tiongkok pada tahun 2023, sebuah rekor tertinggi pada saat itu.
Sejak tahun 2020, sebuah kebijakan era Trump yang melarang masuknya mahasiswa dan peneliti tertentu dari Tiongkok dengan dugaan hubungan militer telah terus diterapkan di bawah pemerintahan Biden, menyebabkan peningkatan pengawasan terhadap mahasiswa Tiongkok, khususnya di bidang STEM. Pejabat Tiongkok, termasuk Menteri Keamanan Publik Wang Xiaohong, menuduh administrasi AS "tanpa dasar" menginterogasi dan membatalkan visa mahasiswa Tiongkok di bandara, kemudian menolak masuk mereka. Meskipun Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tingkat penahanan dan penolakan masuk relatif stabil, mewakili kurang dari 0,1 persen dari mereka yang tiba, sentimen di kalangan mahasiswa Tiongkok menunjukkan adanya diskriminasi. Sebuah survei menunjukkan setidaknya 60 persen mahasiswa Tiongkok mengalami diskriminasi di AS, yang menjadi salah satu faktor keinginan mereka untuk kembali ke Tiongkok.
Implikasi dari tren ini melampaui statistik penerimaan semata. Universitas-universitas AS menghadapi potensi hilangnya pendapatan signifikan; mahasiswa Tiongkok menyumbang sekitar $14,6 miliar bagi ekonomi AS pada tahun 2024. Selain itu, pengetatan ini berisiko menghambat pertukaran akademik dan ilmiah yang telah lama menjadi pendorong inovasi di AS. Para ahli mengkhawatirkan "efek dingin" terhadap kolaborasi ilmiah, yang dapat merugikan kemajuan global dan mengurangi daya tarik AS sebagai pusat penelitian terkemuka. Eskalasi ketegangan antara kedua negara telah mengubah hubungan dari kerja sama menjadi persaingan, bahkan permusuhan, yang mengancam untuk merusak ikatan akademik mendalam yang telah terjalin selama dua generasi. Universitas-universitas Amerika kini harus menavigasi keseimbangan antara melindungi keamanan nasional dan mempertahankan lingkungan akademik yang terbuka dan inklusif.
