Pemerintah Indonesia menargetkan 85 persen sekolah yang terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera — Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara — akan kembali beroperasi untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) mulai 5 Januari 2026. Keputusan ini diambil menyusul bencana banjir dan tanah longsor besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025, yang menyebabkan ribuan fasilitas pendidikan rusak parah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dalam konferensi pers di Graha BNPB pada 30 Desember 2025, menjelaskan bahwa dari total 4.149 sekolah yang terdampak di tiga provinsi tersebut, sebanyak 3.508 sekolah telah siap beroperasi. Secara rinci, di Aceh, 2.226 dari 2.756 sekolah (81%) siap, di Sumatera Barat 380 dari 443 sekolah (86%) siap, dan di Sumatera Utara 902 dari 950 sekolah (95%) siap beroperasi.
Namun, tantangan masih besar. Sebanyak 54 sekolah masih mengalami kerusakan sangat parah, bahkan rusak total, sehingga pembelajaran harus dilakukan di tenda darurat. Kemendikdasmen telah menyiapkan 54 tenda untuk menampung siswa-siswa ini: 14 di Aceh, 21 di Sumatera Barat, dan 19 di Sumatera Utara. Selain itu, 587 sekolah lainnya masih dalam proses pembersihan dari material sisa bencana, sebuah proses yang memakan waktu lebih lama karena tingkat kerusakan yang masif.
Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 dilaporkan telah merusak total 1.009 sekolah di Aceh (310), Sumatera Utara (385), dan Sumatera Barat (314) berdasarkan data Kemendikdasmen per 30 November 2025. Menko PMK Pratikno sebelumnya pada 25 Desember 2025 menyebutkan bahwa sekitar 875 fasilitas pendidikan terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Musibah ini mendorong pemerintah untuk mempercepat pemulihan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.
Mendikdasmen Mu'ti menegaskan bahwa proses belajar mengajar akan tetap berjalan secara aman, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan layanan pendidikan, dengan mengedepankan aspek keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kurikulum juga akan disesuaikan dengan kondisi darurat, termasuk keleluasaan bagi siswa untuk tidak mengenakan seragam atau sepatu. Pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bantuan, mulai dari pembersihan sekolah, penyediaan tenda, ruang kelas darurat, paket perlengkapan belajar (school kit), dukungan psikososial, hingga dana operasional dan buku bacaan.
Menko PMK Pratikno menyoroti pentingnya pemulihan mental siswa korban bencana, sebuah prioritas yang juga ditekankan oleh Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi. Mufidi meminta sekolah berperan aktif dalam membantu pemulihan kondisi mental siswa yang banyak mengalami trauma dan kehilangan orang tua atau anggota keluarga terdekat. Ia berharap pembukaan sekolah disertai pendampingan psikologis agar siswa dapat kembali belajar secara optimal dan merasa aman.
Dalam jangka panjang, beberapa sekolah mungkin memerlukan relokasi karena berada di daerah rawan bencana yang tidak aman. Abdul Mu'ti menyatakan koordinasi dengan pemerintah daerah sedang dilakukan untuk mencari lahan baru. Kemendikdasmen juga telah menyiapkan kurikulum penanggulangan dampak bencana dalam tiga fase, mengintegrasikan pendidikan kebencanaan secara permanen serta memperkuat ketahanan satuan pendidikan di masa depan. Upaya pemulihan ini tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi membangun kembali yang lebih kuat dan tangguh terhadap potensi bencana di masa depan.
