Nicolás Maduro, presiden Venezuela, dan istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer di Caracas pada 3 Januari 2026, dan diterbangkan ke New York untuk menghadapi dakwaan federal. Penangkapan ini menandai titik balik dramatis bagi negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia ini, sekaligus mengakhiri lebih dari satu dekade pemerintahan otoriter dan memicu perdebatan luas mengenai kedaulatan internasional dan masa depan stabilitas regional. Pasangan tersebut dijadwalkan akan hadir di pengadilan federal Distrik Selatan New York pada hari Senin, 5 Januari 2026.
Penangkapan Maduro berakar pada dakwaan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS pada Maret 2020. Dakwaan tersebut menuduh Maduro terlibat dalam narkoterorisme, konspirasi untuk mengimpor kokain, kepemilikan senjata mesin, dan konspirasi untuk memiliki perangkat penghancur. Jaksa penuntut menuduh Maduro memimpin "Cartel de los Soles" (Kartel Matahari), sebuah organisasi penyelundup narkoba yang diduga terdiri dari para pejabat tinggi Venezuela, dan berkolaborasi dengan kelompok gerilya Kolombia FARC untuk menyelundupkan berton-ton kokain ke Amerika Serikat. Untuk penangkapannya, Departemen Luar Negeri AS sebelumnya telah menaikkan hadiah menjadi 50 juta dolar AS pada Agustus 2025.
Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbukti terbesar di dunia, diperkirakan mencapai 303 miliar barel pada 2023, lebih dari lima kali lipat cadangan Amerika Serikat. Sebagian besar cadangan ini adalah minyak mentah ekstra berat yang terkonsentrasi di Sabuk Orinoco, yang memerlukan keahlian teknis tinggi dan biaya besar untuk ekstraksi. Meskipun memiliki kekayaan sumber daya yang luar biasa ini, Venezuela telah mengalami keruntuhan ekonomi total sejak 2013, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) menyusut lebih dari 75% antara 2014 dan 2021. Negara ini menghadapi hiperinflasi parah, mencapai 1.000.000% pada 2018 dan 130.060% berdasarkan angka resmi pada 2018, serta tingkat kemiskinan yang mendekati 90% dari populasi. Krisis ini telah memicu eksodus massal lebih dari tujuh juta warga Venezuela.
Keruntuhan ekonomi Venezuela diperparah oleh salah urus ekonomi, penurunan produksi minyak, dan serangkaian sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Sanksi AS, yang dimulai secara bertahap sejak 2005 karena dugaan kurangnya kerja sama Venezuela dalam upaya anti-narkoba dan kontraterorisme, diperketat secara signifikan di bawah pemerintahan Trump pada 2017, melarang akses Venezuela ke pasar keuangan AS dan menargetkan industri minyak negara itu pada 2019. Sanksi ini membekukan aset perusahaan minyak negara PDVSA dan membatasi pembayaran untuk ekspor minyak. Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat akan sementara waktu "mengelola" Venezuela dan memanfaatkan cadangan minyaknya setelah penangkapan Maduro.
Reaksi internasional terhadap penangkapan Maduro terpecah belah. Negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, Brasil, Uruguay, Chili, dan Prancis mengutuk tindakan AS sebagai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan Venezuela. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan bahwa "pemboman di wilayah Venezuela dan penangkapan presidennya melampaui batas yang tidak dapat diterima." Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan "sangat khawatir" dan menyebut perkembangan ini sebagai "preseden berbahaya." Sebaliknya, Presiden Argentina Javier Milei menyambut baik berita ini sebagai "berita yang sangat baik bagi dunia bebas," sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi selamat kepada Presiden Trump atas "kepemimpinan yang berani dan bersejarah" serta "tindakan cemerlang tentaranya yang gagah berani."
Para ahli menyoroti kompleksitas situasi ke depan. Francisco Monaldi, seorang pakar kebijakan energi dan ekonomi Amerika Latin dari Rice University's Baker Institute, menunjukkan bahwa kemerosotan industri minyak Venezuela, sanksi, dan salah urus telah menyebabkan keruntuhan ekonomi. Penangkapan Maduro membuka pertanyaan mendesak tentang transisi politik dan potensi restrukturisasi ekonomi di Venezuela. Meskipun ada harapan untuk perubahan, beberapa warga Venezuela, meskipun kritis terhadap Maduro, khawatir intervensi militer AS dapat membawa lebih banyak kekacauan dan kemiskinan, khususnya bagi kelas pekerja. Masa depan Venezuela, dengan cadangan minyaknya yang melimpah namun ekonominya yang hancur, kini berada di persimpangan jalan yang sangat tidak pasti, bergantung pada dinamika internal dan respons komunitas internasional terhadap perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
