Pemerintah Indonesia akan secara resmi membatasi akses media sosial bagi anak-anak dan remaja berusia 13 hingga 16 tahun mulai Maret 2026, sebuah langkah yang ditujukan untuk melindungi generasi muda dari berbagai risiko digital. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas), yang mewajibkan platform digital menerapkan verifikasi usia dan menyediakan fitur pengawasan orang tua. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa regulasi ini telah ditandatangani pada Maret 2025, dengan periode transisi satu tahun untuk persiapan platform besar. “Tahun depan bulan Maret sudah mulai bisa kita laksanakan melindungi anak-anak kita dengan melakukan penundaan akses akun pada anak-anak usia 13 sampai 16 tahun, tergantung risiko masing-masing platform,” ujar Meutya Hafid pada Desember 2025.
Pembatasan ini dirancang berjenjang berdasarkan profil risiko platform dan usia anak. Anak di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan mengakses produk digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk mereka, itupun dengan izin orang tua. Sementara itu, anak berusia 13 hingga belum genap 16 tahun dapat mengakses layanan digital dengan risiko sedang, juga memerlukan persetujuan orang tua. Remaja berusia 16 hingga belum genap 18 tahun diizinkan mengakses layanan digital berisiko tinggi seperti media sosial umum, namun tetap harus dengan persetujuan orang tua. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan adanya sanksi administratif, denda, hingga pemutusan akses bagi platform yang tidak mematuhi regulasi ini.
Latar belakang kebijakan ini didorong oleh kekhawatiran yang meningkat terhadap dampak negatif media sosial pada kesehatan mental dan perkembangan anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Profil Anak Indonesia 2024 menunjukkan bahwa anak-anak mencakup 28,65 persen dari total penduduk Indonesia, sekitar 79,8 juta jiwa. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024 melaporkan bahwa penetrasi internet pada generasi Z (lahir antara 1997-2012) mencapai 87,02 persen, dengan usia pertama kali menggunakan internet di daerah tertinggal tercatat antara 13 hingga 14 tahun, didominasi oleh penggunaan media sosial. Studi oleh Divisi Psikiatri Anak dan Remaja Universitas Indonesia (2021) mengungkapkan bahwa 95,4 persen remaja usia 16-24 tahun pernah mengalami gejala kecemasan, dan 88 persen mengalami gejala depresi. Survei Komnas Perlindungan Anak (2022) juga mencatat 40 persen anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan di ruang daring, termasuk perundungan siber.
Psikolog dan akademisi menyambut baik inisiatif pemerintah ini, namun juga menyuarakan sejumlah catatan penting. Rukiana Novianti Putri, S.Psi., M.Psi., Psikolog, Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, menilai pembatasan usia ini sejalan dengan prinsip psikologi perkembangan anak. Menurut Rukiana, pada usia 13-16 tahun, fungsi eksekutif seperti pengendalian impuls, penilaian risiko, dan pengambilan keputusan jangka panjang masih berkembang dan rentan terhadap perbandingan sosial di media sosial. Ia melihat kebijakan ini sebagai langkah protektif untuk mencegah kecemasan, iritabilitas, rendah diri, paparan konten kekerasan verbal, seksual, ujaran kebencian, serta adiksi digital. Psikolog klinis anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwidjojo menyarankan batas usia minimal 13 tahun, namun secara pribadi setuju dengan usia 16 tahun karena pada usia tersebut anak-anak lebih matang dalam menghadapi dampak negatif dunia maya. Prof. Rose, seorang psikolog, menegaskan bahwa anak di bawah 16 tahun membutuhkan stimulasi perkembangan kognitif, bahasa, dan emosi melalui interaksi dunia nyata, karena pertemanan di media sosial dianggap semu. Miryam, seorang psikolog, menambahkan bahwa penggunaan media sosial berlebihan dapat mengganggu tidur, regulasi emosi, memicu cyberbullying, grooming, eksploitasi, dan perilaku konsumtif (FOMO).
Meskipun demikian, para ahli juga menekankan bahwa pembatasan saja tidak cukup. Psikolog klinis dewasa dari Universitas Indonesia, Teresa Indira Andani M.Psi, berpendapat bahwa larangan total kurang efektif, terutama bagi remaja. Ia menyarankan pendekatan bimbingan yang kuat dari orang tua, sesuai dengan tahap perkembangan usia anak, serta literasi digital untuk mengelola media sosial secara mandiri. Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) IPB University, Yulina Eva Riany, menilai bahwa kebijakan ini dapat berfungsi sebagai "shock therapy" untuk meningkatkan kesadaran kolektif, namun harus diiringi dengan penguatan literasi digital yang masif. Tantangan implementasi PP Tunas ini mencakup potensi anak-anak untuk mengakses media sosial secara sembunyi-sembunyi melalui akun palsu atau meminjam akun dewasa, serta pengecualian terhadap platform game online yang juga berisiko terhadap kesehatan mental.
Pemerintah Indonesia mengikuti tren global dalam upaya melindungi anak di ruang digital, meniru langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara seperti Australia yang melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial, serta Malaysia dan beberapa negara Eropa yang juga menyusun regulasi serupa. Kemenko PMK menekankan bahwa regulasi ini harus berpihak pada kepentingan terbaik anak, tidak hanya membatasi tetapi juga melindungi hak mereka untuk berekspresi dan belajar sesuai tingkatan usia. Kesuksesan kebijakan ini di masa depan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, penyelenggara platform digital, orang tua, dan institusi pendidikan dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.
