Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 12 Januari 2026, secara serentak meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, memusatkan acara di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini juga menandai peletakan batu pertama untuk 104 Sekolah Rakyat permanen tambahan, serta diwarnai interaksi Presiden dengan siswa, termasuk peninjauan fasilitas belajar dan apresiasi terhadap karya tulis mereka.
Inisiatif Sekolah Rakyat ini bertujuan menyediakan akses pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang terdaftar dalam kategori desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini merupakan upaya strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, sebuah visi yang dicanangkan di bawah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sejak beroperasi secara bertahap antara Juli hingga September 2025, 166 Sekolah Rakyat rintisan telah menampung hampir 16.000 siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum yang diterapkan bersifat adaptif dan kontekstual, dengan penekanan pada literasi, numerasi, sejarah kebangsaan, pembentukan karakter, serta pendidikan bela negara, seluruhnya ditanggung negara mulai dari seragam, buku, makan, hingga akomodasi.
Konsep Sekolah Rakyat muncul sebagai respons terhadap tingginya angka anak putus sekolah dan kesenjangan pendidikan yang masih signifikan di Indonesia. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024 menunjukkan 4,6 juta anak putus sekolah akibat kemiskinan dan faktor sosial-budaya. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat lebih dari tiga juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah atau berisiko putus sekolah. Kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama pada jenjang menengah, masih menjadi masalah pelik. Pada tahun 2023, hanya 27,98% penduduk pedesaan berusia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah menengah atas, jauh di bawah angka perkotaan yang mencapai 49,16%. Mayoritas desa di Indonesia masih belum memiliki fasilitas SMP dan SMA yang memadai, dengan hanya 38.835 desa yang memiliki SMP dan 18.131 desa yang memiliki SMA per tahun 2024.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa Kementerian Sosial bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan terpadu, di mana anak-anak bersekolah dan keluarganya diberdayakan. Program ini juga melibatkan kolaborasi antar kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur.
Namun, program Sekolah Rakyat juga menuai beragam tanggapan dari kalangan akademisi dan pakar pendidikan. Pengamat pendidikan Darmaningtyas menyambut baik gagasan ini sebagai perwujudan peran negara dalam menyediakan pendidikan bagi golongan miskin dan berpotensi mengurangi kesenjangan. Di sisi lain, Guru Besar Departemen Sosiologi Universitas Airlangga, Prof. Tuti Budirahayu, mengkritik konsep ini karena dikhawatirkan dapat memperparah fragmentasi sistem pendidikan yang sudah ada dan berpotensi menjadi proyek fisik yang boros anggaran tanpa dampak berkelanjutan. Ia menyarankan penguatan sekolah yang sudah ada dengan peningkatan kualitas guru dan kurikulum. Pakar dari Universitas Gadjah Mada juga berpendapat program ini belum mendesak dan penanganannya kurang tepat jika berada di bawah Kementerian Sosial, serta menimbulkan kekhawatiran stigmatisasi akibat penamaannya. Dr. Itje Chodidjah dari Universitas Pendidikan Indonesia mengkritik program ini sebagai kebijakan gegabah yang minim kajian, berpotensi menciptakan segregasi sosial, dan berdampak psikologis pada anak.
Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo terlihat berinteraksi hangat dengan para siswa. Ia meninjau langsung kelas dan fasilitas belajar, termasuk laboratorium komputer dan fisika, serta ruang makan untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal. Pada kesempatan sebelumnya, ia juga diketahui menulis pesan di buku milik siswa atau menerima surat ucapan terima kasih dari mereka, menunjukkan perhatian terhadap hasil karya dan aspirasi peserta didik.
Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat secara bertahap hingga tahun 2029, dengan penambahan 100 sekolah baru setiap tahun. Langkah ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pemerataan kualitas pendidikan dan gizi anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, meskipun implikasi jangka panjang terhadap sistem pendidikan nasional dan keberlanjutan program ini masih memerlukan evaluasi mendalam.
