Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan secara serentak 166 Sekolah Rakyat (SR) pada Senin, 12 Januari 2026, dengan upacara utama dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peresmian ini menandai dimulainya operasional ratusan sekolah rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sebuah program yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem guna memutus mata rantai kemiskinan.
Para siswa Sekolah Rakyat dari berbagai daerah, termasuk dari Aceh hingga Papua, telah mempersiapkan penampilan khusus seperti teater, paduan suara, pidato, dan atraksi baris variasi untuk menyambut kehadiran Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih di Banjarbaru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan bahwa penampilan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata dan semangat belajar para siswa di Sekolah Rakyat. Sebanyak 2.000 peserta, termasuk guru, siswa, dan tenaga kependidikan, akan berpartisipasi dalam acara tersebut.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian integral dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Konsep pendidikan ini difokuskan pada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan proses rekrutmen siswa yang tidak berdasarkan tes akademik melainkan verifikasi langsung. Sekolah-sekolah ini telah beroperasi secara bertahap sejak Juli, Agustus, dan September 2025, menampung sekitar 15.945 siswa.
Fasilitas yang disediakan bagi siswa mencakup pendidikan berasrama (boarding school), pemeriksaan kesehatan gratis, pemetaan bakat (talent mapping), penguatan kedisiplinan, seragam dan perlengkapan sekolah, hingga jaminan makan tiga kali dan camilan dua kali sehari. Kurikulum Sekolah Rakyat akan mengadopsi kurikulum nasional dengan penekanan pada pembentukan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan hidup. Pemerintah menargetkan penambahan 100 sekolah baru setiap tahunnya dengan ambisi total 500 Sekolah Rakyat di kantong-kantong kemiskinan.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini menunjukkan komitmen serius pemerintah. Pada tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp6,6 triliun, di mana Rp5,4 triliun digunakan untuk renovasi sentra pendidikan dan Rp1,1 triliun untuk penyelenggaraan pendidikan. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mengalokasikan dana sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat, meningkat 255,71% dari tahun sebelumnya, yang akan digunakan untuk pembangunan gedung permanen dan operasional. Biaya pembangunan satu Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai Rp100 miliar hingga Rp150 miliar. Selain peresmian, kunjungan Presiden di Banjarbaru juga akan disertai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan 104 sekolah permanen baru.
Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat upaya berkelanjutan dalam pemerataan akses. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2026 menunjukkan lebih dari tiga juta anak usia sekolah masih berada dalam kondisi tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan ini, menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan memutus siklus kemiskinan antargenerasi. Setelah beberapa bulan berjalan, program ini telah menunjukkan dampak positif terhadap kesehatan, kedisiplinan, dan kepercayaan diri siswa, termasuk peningkatan kemampuan literasi dasar bagi siswa yang sebelumnya kesulitan membaca dan menulis.
