Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir tahun 2025 telah meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang mendalam, khususnya bagi ratusan ribu siswa di wilayah tersebut. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 14 Desember 2025 menunjukkan sebanyak 276.249 siswa dari berbagai jenjang terdampak bencana, dengan 3.274 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan parah atau sebagian. Angka ini mencakup 767 PAUD, 1.343 SD, 621 SMP, 268 SMA, 136 SMK, 23 PKBM, 30 SLB, dan 86 Lembaga Kursus dan Pelatihan yang terdampak. Kerusakan ini tidak hanya mengganggu aktivitas belajar-mengajar tetapi juga memperparah tekanan psikologis yang dialami anak-anak pascabencana.
Pakar psikologi kebencanaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Diana Setiyawati, menekankan urgensi pemulihan psikososial bagi siswa. Diana menyatakan bahwa memastikan anak-anak dapat kembali belajar dan bersekolah adalah upaya krusial yang harus segera dilakukan, terutama mengingat risiko terbesar bagi penyintas anak-anak muncul saat mereka tinggal lama di tempat pengungsian atau rumah sementara yang tidak stabil, yang berpotensi mengganggu kesejahteraan fisik dan mental mereka. Mengembalikan rutinitas harian dan memenuhi kebutuhan dasar merupakan fondasi utama untuk kesejahteraan para penyintas.
Kondisi psikologis pascabencana pada anak sangat bervariasi, mulai dari kecemasan berlebihan, mudah panik, sulit tidur, mimpi buruk, mudah marah, hingga kebingungan. Psikolog Anak dan Remaja, Katherina, menjelaskan bahwa anak merupakan kelompok paling rentan mengalami trauma pascabencana karena perkembangan otak mereka belum matang sehingga sulit memahami situasi yang terjadi dan masih sangat bergantung pada orang dewasa. Anggapan bahwa anak-anak terlihat baik-baik saja setelah bencana adalah kekeliruan, karena ketidakmampuan mereka mengungkapkan perasaan dengan kata-kata tidak berarti mereka tidak merasakan dampaknya. Gejala trauma pada anak bisa meliputi mimpi buruk, tantrum, menangis berlebihan, menjadi sangat bergantung, rewel, atau justru sangat pendiam, bahkan regresi seperti mengompol kembali.
Menanggapi kondisi ini, berbagai pihak telah menginisiasi program dukungan psikososial. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengerahkan Mobil Dukungan Psikososial ke Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sebagai bagian dari strategi pemulihan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada bantuan fisik, tetapi juga pemulihan mental dan emosional korban, khususnya anak-anak. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa melalui layanan psikososial, negara ingin keceriaan anak-anak kembali tumbuh. Save the Children Indonesia juga memberikan layanan serupa melalui aktivitas ramah anak seperti bermain, menggambar, dan kegiatan edukatif, sekaligus mendistribusikan perlengkapan sekolah.
Selain itu, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) menyelenggarakan pelatihan dukungan psikososial bagi 600 peserta, terdiri dari 400 guru dan 200 siswa, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, berlangsung pada 5–16 Januari 2026. Koordinator Layanan Dukungan Psikososial Posko Nasional Muhammadiyah Respons Bencana Sumatera, Natta Hendriatti, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas guru dan murid dalam menghadapi dampak psikologis pascabencana, menciptakan ruang aman agar proses pembelajaran dapat kembali berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi meminta sekolah berperan aktif dalam membantu pemulihan mental siswa korban bencana, dengan menciptakan ruang aman bagi siswa dan mengedepankan pendekatan ramah anak. Hilman menekankan bahwa pemulihan mental menjadi fondasi penting sebelum pembelajaran berjalan normal, agar anak-anak merasa aman dan tenang untuk siap menerima pelajaran.
Kesenjangan layanan kesehatan mental di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh pemerhati kesehatan mental anak-remaja I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya, masih menjadi tantangan signifikan. Data menunjukkan 30-90 persen anak menunjukkan reaksi stres pasca-trauma yang parah setelah terpapar bencana alam, yang dapat berkembang menjadi PTSD jika tidak mendapat dukungan psikologis tepat waktu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa bencana alam meningkatkan risiko gangguan mental hingga 20-30% di populasi terdampak. Kondisi ini mengindikasikan potensi krisis kesehatan mental generasional jika tidak ditangani segera dengan intervensi yang tepat.
Melihat kompleksitas dampak dan besarnya jumlah siswa terdampak, pemulihan psikososial bukan lagi upaya tambahan, melainkan inti dari rehabilitasi pascabencana. Integrasi program dukungan psikososial ke dalam sistem pendidikan pascabencana, dengan melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, psikolog, dan peran aktif sekolah serta keluarga, menjadi krusial untuk mencegah dampak jangka panjang yang lebih parah pada generasi mendatang.
