Indonesia saat ini menduduki peringkat teratas sebagai negara paling rentan terhadap penipuan lowongan kerja (loker) di kawasan Asia Pasifik, menurut laporan terbaru dari SEEK, perusahaan induk Jobstreet dan JobsDB. Data menunjukkan, Indonesia menyumbang 38 persen dari seluruh upaya penipuan di Asia Pasifik dan 62 persen di Asia sepanjang Juli 2024 hingga Juni 2025. Angka ini bahkan dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan Filipina yang berada di posisi kedua.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar politik luar negeri Indonesia, migrasi, dan Asia Tenggara, Ali Maksum, PhD, menjelaskan bahwa kerentanan ini dipicu oleh gabungan faktor pendorong (push factor) dan penarik (pull factor).
Faktor pendorong utama adalah kondisi ekonomi dalam negeri yang tidak menyediakan cukup peluang kerja. Tingginya angka pengangguran terbuka di Indonesia, yang mencapai 7,5-7,6 juta orang atau sekitar 4,8 persen dari total angkatan kerja nasional per Oktober 2025, menciptakan tekanan ekonomi yang membuat masyarakat lebih agresif mencari pekerjaan. Pencari kerja yang putus asa ini menjadi target empuk bagi para penipu.
Sementara itu, faktor penarik muncul dari daya tarik bekerja di luar negeri yang dianggap menjanjikan gaji lebih tinggi dan kesempatan hidup yang lebih baik. Bekerja di luar negeri bahkan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.
Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya literasi digital turut memperparah kondisi. Banyak masyarakat yang mudah tergiur informasi lowongan kerja tanpa melakukan verifikasi mendalam, terutama dengan penetrasi internet yang tinggi namun tidak diimbangi literasi digital yang merata.
Ali Maksum juga menyoroti kerumitan birokrasi dalam pengurusan dokumen melalui jalur resmi seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan. Proses yang dianggap lambat dan berbelit ini mendorong calon pekerja untuk mencari jalan pintas, termasuk melalui calo, yang sering kali berakhir pada jeratan penipuan dan bahkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Data Bareskrim Polri mencatat 823 korban penipuan loker pada 2022-2024 dengan kerugian mencapai Rp 59 miliar, serta 1.132 WNI menjadi korban TPPO terkait tawaran kerja palsu. Sebanyak 3.239 WNI juga teridentifikasi dalam operasi scam daring di Asia Tenggara.
Modus penipuan juga semakin canggih dan bergeser. Pelaku memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan seperti WhatsApp, seringkali dengan tawaran pekerjaan paruh waktu yang mudah atau tugas sederhana seperti "like/subscribe" konten media sosial, menjanjikan komisi cepat. Setelah membangun kepercayaan dengan komisi kecil, korban kemudian diminta menyetor deposit yang diklaim sebagai syarat aktivasi akun, dan kemudian kontak diblokir. Penipu juga kerap menyamar sebagai staf Jobstreet. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) juga mulai dimanfaatkan untuk menciptakan modus yang lebih meyakinkan.
Sektor pekerjaan yang paling rentan menjadi sasaran penipuan adalah administrasi dan pendukung kantor (29,36 persen), diikuti manufaktur, transportasi, dan logistik (21,06 persen), ritel dan produk konsumen (12,23 persen), perdagangan dan jasa (7,98 persen), serta perhotelan dan pariwisata (5,74 persen). Penipuan banyak terjadi pada posisi entry-level atau posisi pendukung yang tidak menuntut gelar atau pengalaman mendalam, seperti admin toko daring, admin e-commerce, petugas input data, dan staf gudang.
