Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan kurikulum penanggulangan dampak bencana tiga tahap di sejumlah wilayah rawan di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang meluluhlantakkan ketiga provinsi tersebut pada akhir November hingga Desember 2025. Kebijakan ini, yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bertujuan memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sekaligus membekali peserta didik dengan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
Pulau Sumatra, yang terletak di Cincin Api Pasifik dan berhadapan dengan tiga lempeng tektonik besar, merupakan salah satu wilayah paling rentan bencana di Indonesia. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 telah menyebabkan sedikitnya 1.140 orang meninggal dunia dan 163 lainnya masih dinyatakan hilang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per 29 Desember 2025. Sebanyak 2.798 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi hingga 7 Desember 2025, mengganggu proses belajar mengajar bagi jutaan siswa dan guru. Kondisi darurat ini mendorong Kemendikdasmen untuk mempercepat implementasi kurikulum adaptif yang berfokus pada pemulihan psikologis dan kompetensi esensial.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan, penerapan kurikulum penanggulangan dampak bencana akan berlangsung dalam tiga fase krusial, menyesuaikan dengan dinamika pemulihan pascabencana. Fase pertama adalah Fase Tanggap Darurat, yang berlaku selama 0 hingga 3 bulan pascabencana. Pada tahap ini, fokus utama diarahkan pada penyederhanaan kurikulum menjadi kompetensi minimum esensial, mencakup literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta informasi mitigasi bencana. "Dukungan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran, kemudian asesmen yang sangat sederhana, tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks, fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid," tegas Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (30/12/2025). Pembelajaran dilakukan secara adaptif di ruang-ruang terbatas, termasuk tenda darurat, dengan bahan belajar yang disesuaikan, dan siswa diizinkan bersekolah tanpa seragam atau sepatu untuk mengurangi tekanan psikologis. Prioritas utama adalah pemulihan trauma siswa, bukan pencapaian target akademik.
Memasuki fase kedua, yaitu Fase Pemulihan Dini, yang berlangsung antara 3 hingga 12 bulan setelah bencana, kurikulum mulai dikembangkan menjadi kurikulum adaptif berbasis krisis. Pada tahap ini, mitigasi bencana diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan, disertai program pemulihan pembelajaran intensif. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, menjelaskan pembelajaran akan dilaksanakan secara fleksibel dan terdiferensiasi, dengan jadwal yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang mungkin masih mengungsi. Sistem asesmen transisi diberlakukan, menekankan pada portofolio dan perkembangan sosial-emosional murid, bukan sekadar nilai akademis. Pendekatan ini bertujuan memulihkan kemampuan dasar murid secara bertahap dan menyeluruh.
Selanjutnya, fase ketiga adalah Fase Pemulihan Lanjutan, yang dijadwalkan berlangsung selama 1 hingga 3 tahun pascabencana. Pada fase ini, pendidikan kebencanaan diintegrasikan secara permanen ke dalam sistem pembelajaran, bertujuan membangun ketahanan satuan pendidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang inklusif dan berbasis resiliensi. "Integrasi permanen pendidikan kebencanaan diarahkan untuk membangun ketahanan satuan pendidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran," kata Toni Toharudin. Fase ini juga mencakup pembangunan kembali fasilitas pendidikan yang rusak dengan desain tahan bencana, seperti bangunan bertingkat, guna memastikan proses pendidikan dapat terus berlangsung di tengah kondisi darurat mendatang. Rencana rekonstruksi sekolah-sekolah di Sumatra dijadwalkan akan dimulai pada Februari 2026.
Implementasi kurikulum ini menghadapi tantangan signifikan, mulai dari kerusakan infrastruktur yang masif, ketersediaan guru yang terdampak, hingga kondisi psikologis siswa dan orang tua. Di Sumatera Barat, misalnya, guru besar bidang kurikulum Universitas Negeri Padang, Alwen Bentri, telah merekomendasikan pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis bencana sejak 2020, menekankan pentingnya kesiapsiagaan di daerah rawan gempa dan tsunami. Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas sekolah menjadi krusial untuk memastikan efektivitas penerapan kurikulum ini. Organisasi seperti Persaudaraan Dai Indonesia (PosDai) bahkan telah mendirikan "Sekolah Ceria" di posko pengungsian di Aceh Tamiang untuk menyediakan ruang belajar dan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak.
Langkah adaptif Kemendikdasmen ini merefleksikan pergeseran paradigma dari respons pascabencana semata menuju pendekatan proaktif yang berfokus pada pengurangan risiko bencana melalui pendidikan. Diharapkan, dengan membekali generasi muda di Sumatra dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat sejak dini, masyarakat dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan, mengurangi korban jiwa dan kerugian material yang seringkali terjadi akibat kurangnya kesiapsiagaan.
