Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permen) Nomor 52 Tahun 2025 yang menggantikan Permen Nomor 44 Tahun 2024, menetapkan kerangka baru bagi komponen penghasilan dosen, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan pendidik. Regulasi terbaru ini merinci gaji pokok, tunjangan melekat, dan beragam penghasilan lain yang mencakup tunjangan profesi, fungsional, khusus, kehormatan, serta maslahat tambahan, sebagai upaya konkret pemerintah merespons isu kesejahteraan dosen yang kerap menjadi sorotan publik.
Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Prof. Dr. Sri Suning Kusumawardani, ST, MT, dalam sosialisasi Permen tersebut, menjelaskan bahwa tunjangan profesi akan diberikan sebesar satu kali gaji pokok, berlaku bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, dengan mekanisme penyetaraan bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Selain itu, dosen yang bertugas di daerah khusus berhak atas tunjangan khusus sebesar satu kali gaji pokok, sementara profesor akan menerima tunjangan kehormatan senilai dua kali gaji pokok. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa "Peningkatan kesejahteraan dosen harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan profesionalismenya." Peraturan ini juga menegaskan bahwa gaji dosen, baik ASN maupun non-ASN, harus berada di atas kebutuhan hidup minimum, dengan sanksi bagi perguruan tinggi yang melanggar ketentuan gaji non-ASN.
Penyempurnaan aturan mengenai penghasilan dosen ini mengemuka di tengah sorotan berkelanjutan terhadap tingkat kesejahteraan para akademisi di Indonesia. Riset yang dilakukan oleh tim dosen dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Mataram pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 42 persen pengajar di Indonesia masih menerima gaji di bawah Rp3 juta per bulan. Kondisi dosen swasta dilaporkan lebih memprihatinkan, dengan penghasilan bulanan di bawah Rp900.000, hasil dari honor Rp45.000 per jam. Angka-angka ini memicu viralnya tagar #JanganJadiDosen di media sosial, mencerminkan kekecewaan terhadap remunerasi yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab Tridharma Perguruan Tinggi. Abdul Haris, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebelumnya, menyatakan pada Oktober 2024 bahwa peraturan mengenai penghasilan dosen merupakan ikhtiar untuk membawa penghasilan dosen di Indonesia agar tidak semata memenuhi upah minimum, tetapi mengarah kepada terjaminnya keamanan sosial para dosen.
Implikasi dari Permen 52 Tahun 2025 diharapkan dapat meredakan ketidakpastian finansial yang selama ini membayangi profesi dosen, terutama bagi dosen non-ASN di PTS yang kini memiliki dasar hukum lebih kuat untuk penyetaraan tunjangan profesi. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat posisi dosen sebagai pilar esensial pendidikan tinggi, mengurangi tekanan ekonomi yang seringkali memaksa mereka mencari pekerjaan sampingan, dan memungkinkan fokus lebih besar pada pengembangan kualitas pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Meskipun demikian, implementasi aturan ini, termasuk penjabaran lebih lanjut mengenai persyaratan beban kerja dan indikator kinerja dosen yang terkait dengan pembayaran tunjangan, akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme yang berkelanjutan di lingkungan kampus.
