Libur panjang sekolah pada akhir tahun 2025 hingga awal 2026 menghadirkan disparitas signifikan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa di Indonesia, dengan Pemerintah Kota Banjarmasin secara resmi menangguhkan layanan tersebut untuk pelajar, sementara kota Cilegon menghadapi pelaksanaan yang tidak konsisten, menyisakan banyak siswa tanpa akses pada asupan gizi yang semestinya. Keputusan lokal ini kontras dengan arahan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengedepankan prinsip "Gizi Tanpa Jeda" dan keberlanjutan program demi memerangi stunting.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan inisiatif vital pemerintah untuk mengatasi masalah gizi dan mendukung kesehatan serta pendidikan anak, biasanya mendistribusikan makanan langsung di lingkungan sekolah. Data pada tahun 2023 menunjukkan sekitar 8 dari 100 orang Indonesia mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, dengan 22 provinsi melampaui rata-rata nasional, yang berdampak serius pada kesehatan dan kemampuan belajar anak-anak. MBG menyasar peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK dan SLB untuk memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan pengetahuan tentang pola makan sehat, dengan tujuan akhir mendukung visi Generasi Emas 2045.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama, menegaskan bahwa program MBG di wilayahnya diliburkan sementara waktu, mengikuti kalender akademik sekolah yang memasuki masa libur panjang dari 22 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Menurut Utama, keputusan ini diambil karena distribusi makanan selama ini berbasis institusi pendidikan, dan dengan tidak adanya aktivitas belajar mengajar di sekolah, operasional MBG turut disesuaikan. Meskipun demikian, ia menyebutkan fleksibilitas bagi sekolah yang tetap ingin menerima penyaluran MBG, yang kemudian akan didistribusikan ke sekolah agar siswa dapat mengambilnya. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Banjarmasin masih menunggu data sekolah mana saja yang memilih untuk melanjutkan layanan MBG selama liburan.
Di sisi lain, situasi di Kota Cilegon menunjukkan implementasi yang tidak seragam. Sejumlah wali murid melaporkan ketidakjelasan mengenai kelanjutan MBG, dengan pihak sekolah mengaku tidak memiliki informasi pasti dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meskipun beberapa sekolah, seperti SMPN 13 Cilegon, tetap menerima dan mendistribusikan paket MBG kepada siswa berupa roti, susu, dan buah yang diambil langsung di sekolah, tidak semua institusi pendidikan di Cilegon memiliki akses serupa. Kondisi ini menciptakan celah akses gizi bagi ribuan siswa yang bergantung pada program tersebut, mengingat program ini didistribusikan pada hari sekolah dan seringkali menjadi asupan utama.
Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri telah berulang kali menekankan pentingnya keberlanjutan program MBG, bahkan saat libur sekolah. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa kebutuhan gizi anak tidak mengenal kata "libur" dan program MBG diupayakan tetap berjalan. Ia menegaskan intervensi pemenuhan gizi bagi kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (kelompok B3) tidak terpengaruh kalender pendidikan dan tetap menjadi prioritas utama. Untuk anak sekolah, BGN menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel, bersifat opsional, dan menyesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan, tidak memaksa siswa datang ke sekolah. Sebagai contoh, di awal libur, siswa dapat diberi menu siap santap untuk maksimal empat hari dengan menu berkualitas seperti telur, buah, susu, abon, atau dendeng.
Guru Besar Bidang Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Sri Yunanto, mengkritik keras penghentian MBG dengan alasan libur sekolah. Menurutnya, pemenuhan gizi adalah kebutuhan dasar yang harus terus berjalan dan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan serta kualitas sumber daya manusia sejak dini. "Libur sekolah itu urusan kalender pendidikan. Tapi kebutuhan gizi anak tidak pernah libur. Dalam kondisi apa pun, makan adalah kebutuhan dasar. Jadi tidak tepat kalau MBG ikut diliburkan," kata Prof. Sri Yunanto pada 24 Desember 2025. Ia menyoroti dampak jangka panjang penghentian intervensi gizi yang dapat menyebabkan stunting, gangguan kognitif, dan kerentanan penyakit, yang pada akhirnya mengancam visi Indonesia Emas 2045.
Perbedaan kebijakan dan implementasi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak terhadap status gizi anak, khususnya mereka yang paling rentan. Ketidakpastian penyaluran MBG selama liburan dapat memperburuk masalah gizi dan menambah beban ekonomi bagi keluarga, terutama di tengah periode liburan yang seringkali justru meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Penghentian MBG juga berpotensi mengganggu roda ekonomi daerah yang melibatkan ribuan dapur MBG serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok program. Dengan jadwal MBG tahun 2026 yang akan dimulai serentak pada 8 Januari, jeda penyaluran di beberapa daerah ini dapat menciptakan kesenjangan gizi yang signifikan.
