YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah merancang dan menyiapkan pembangunan hunian sementara dari kayu hanyut bagi ribuan korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Inisiatif oleh grup penelitian "Tangguh" UGM ini bertujuan menyediakan tempat tinggal layak huni berbasis keluarga setelah bencana yang menghancurkan 147.000 rumah dan menewaskan lebih dari seribu jiwa pada pertengahan Desember 2025.
Tim "Tangguh", kolaborasi lintas disiplin dari Arsitektur, Teknik Sipil, dan Perencanaan Wilayah dan Kota, mengembangkan desain hunian yang memanfaatkan sisa kayu banjir yang melimpah di lokasi bencana. Tujuan utamanya adalah menggantikan tenda darurat yang dianggap kurang manusiawi bagi para penyintas yang diperkirakan harus menunggu bertahun-tahun untuk pembangunan hunian tetap.
Per 18 Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.059 korban jiwa, 192 orang hilang, serta kerusakan signifikan pada 147.000 rumah di ketiga provinsi terdampak. Pemerintah sendiri berencana membangun 44.045 unit hunian sementara, termasuk 2.559 unit di Sumatra Barat, 5.158 unit di Sumatra Utara, dan 36.328 unit di Aceh, namun prosesnya memerlukan waktu.
Ir. Ashar Saputra, ST, MT, Ph.D., IPM, ASEAN Eng, salah satu anggota tim peneliti UGM, menjelaskan konsep struktur hunian yang sederhana, hanya menggunakan papan kayu berukuran 3x12 cm yang dirangkai dengan baut. Metode "tempel, gapit, baut" ini dirancang agar mudah dibangun bahkan oleh masyarakat awam hanya dengan bor, sehingga mendorong partisipasi penyintas dalam proses pembangunan untuk meningkatkan rasa kepemilikan.
Penggunaan material lokal, seperti kayu hanyut, bukan hanya solusi logistik yang efisien, tetapi juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan telah menerbitkan surat edaran yang mengatur pemanfaatan kayu gelondongan sisa banjir untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi, menjawab polemik sebelumnya mengenai legalitas penggunaannya.
Ardhya Nareswari, ST, MT, Ph.D., peneliti UGM lainnya, menekankan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan mendesak akan hunian transisi yang layak karena pembangunan hunian permanen akan memakan waktu yang sangat lama, berpotensi bertahun-tahun. Mock-up hunian sementara UGM telah dibangun di Laboratorium Struktur Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM, dengan estimasi masa pakai 3-5 tahun.
Inisiatif UGM ini bukan yang pertama dalam sejarah tanggap bencana di Indonesia. UGM sebelumnya telah mengembangkan "GAMBOOSTER" (Gadjah Mada Bamboo Shelter) dan menerapkan skema hunian serupa di Yogyakarta, Palu, dan Lombok, dengan adaptasi material lokal yang berbeda sesuai kondisi wilayah. Konsep ini mengadopsi pembelajaran dari rekonstruksi pasca-tsunami Aceh pada tahun 2004 yang menunjukkan efektivitas pemanfaatan material lokal.
Meskipun inovasi ini memberikan solusi cepat, para ahli UGM juga mengingatkan pentingnya perencanaan jangka panjang. Prof. Dwikorita Karnawati, Guru Besar Lingkungan dan Kebencanaan UGM, mengusulkan pembentukan lembaga khusus lintas sektor untuk penanganan bencana berskala besar seperti di Sumatra. Ia juga memperingatkan agar pembangunan hunian tetap tidak dilakukan di zona merah banjir bandang atau di bantaran sungai aktif untuk mencegah bencana berulang, dan menyarankan hunian sementara di area rawan hanya bersifat transisional dengan batas waktu maksimal tiga tahun.
Pemanfaatan kayu hanyut untuk hunian sementara ini adalah langkah penting dalam membangun kembali kehidupan pascabencana dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan inovasi akademik dalam respons darurat, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal dan sinergi antara pemerintah serta lembaga pendidikan untuk pemulihan yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan lingkungan di masa depan. Implikasinya meluas pada potensi replikasi model ini di wilayah rawan bencana lainnya, sambil tetap menekankan pentingnya restorasi lingkungan dan tata ruang yang berbasis mitigasi risiko.
