Partisipasi kasar mahasiswa di Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, dengan angka hanya sekitar 32% dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini berpotensi menghambat daya saing sumber daya manusia Indonesia di kancah global dan menghadirkan tantangan serius bagi upaya transformasi ekonomi nasional. Data ini, yang sering kali disebut oleh berbagai pihak, menyoroti jurang lebar dalam akses pendidikan tinggi yang berdampak pada kualitas angkatan kerja dan inovasi.
Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 32,15%, menunjukkan kenaikan tipis dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, Malaysia telah mencapai angka partisipasi kasar pendidikan tinggi sekitar 43,4% pada tahun 2022, dan Vietnam menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dengan data perkiraan sekitar 36% pada tahun 2022. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia kuliah di Indonesia, yang diperkirakan berjumlah lebih dari 50 juta jiwa, tidak memiliki kesempatan atau akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas atau politeknik.
Beberapa faktor mendasari rendahnya APK pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu penyebab utama adalah kendala ekonomi, di mana biaya pendidikan yang masih dianggap mahal menjadi penghalang bagi banyak keluarga. Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa biaya adalah hambatan signifikan bagi calon mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Selain itu, akses geografis juga menjadi masalah krusial. Meskipun jumlah perguruan tinggi terus bertambah, distribusi fasilitas pendidikan tinggi belum merata, terutama di wilayah timur Indonesia dan daerah pedesaan. Kurangnya infrastruktur dan konektivitas transportasi membuat pendidikan tinggi sulit dijangkau. Faktor lain adalah persepsi masyarakat terhadap relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan sekolah menengah yang lebih memilih langsung bekerja atau berwirausaha karena dianggap lebih menjanjikan secara finansial dalam jangka pendek, dibandingkan dengan investasi waktu dan uang untuk kuliah yang belum tentu menjamin pekerjaan sesuai.
Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang menyediakan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Namun, skala implementasi dan jangkauan program ini masih belum mampu menutupi seluruh kebutuhan yang ada. Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi juga terus digalakkan dengan harapan dapat menarik lebih banyak minat calon mahasiswa dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas lulusan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, sempat menyampaikan bahwa fokus pemerintah adalah meningkatkan akses dan mutu secara bersamaan.
Implikasi dari rendahnya APK pendidikan tinggi sangat luas. Pertama, Indonesia berisiko kekurangan tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi yang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Di tengah revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, persaingan global menuntut angkatan kerja dengan keterampilan kompleks, kemampuan adaptasi, dan pemikiran kritis yang umumnya diasah di jenjang pendidikan tinggi. Kedua, kesenjangan pendidikan tinggi dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial ekonomi. Individu dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pendapatan yang lebih baik, akses ke pekerjaan yang lebih stabil, dan kesempatan mobilitas sosial yang lebih tinggi. Tanpa akses yang merata, kesenjangan ini akan terus membesar.
Melihat ke depan, Indonesia dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk mengejar ketertinggalan APK pendidikan tinggi. Diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penyediaan beasiswa, tetapi juga perluasan akses fisik, peningkatan kualitas kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, serta promosi budaya belajar sepanjang hayat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas. Tanpa intervensi yang signifikan, ambisi Indonesia untuk menjadi negara maju dengan bonus demografi yang produktif akan sulit terwujud.
