Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap universitas dan fakultas keguruan di Indonesia. Desakan ini menyusul hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025 yang menunjukkan nilai rerata nasional yang sangat rendah untuk mata pelajaran wajib. Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, dalam diskusi "Catatan Akhir Tahun Rapor Pendidikan 2025" di Jakarta pada Selasa (30/12/2025), menyatakan bahwa nilai rerata matematika hanya 36,10, bahasa Inggris 24,93, dan bahasa Indonesia 55,38. Matraji menegaskan bahwa permasalahan ini bukan hanya terletak pada guru, melainkan pada akar sistem pendidikan, dimulai dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan fakultas keguruan yang perlu dievaluasi secara serius.
Hasil TKA 2025, yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 23 Desember 2025, diikuti oleh lebih dari 3,5 juta peserta dari berbagai jenjang. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyebut hasil ini sebagai "alarm" yang memerlukan evaluasi total terhadap proses pembelajaran nasional. Ia menekankan pentingnya evaluasi objektif dari sisi tenaga pendidik maupun peserta didik, dan mendorong Kemendikdasmen menggunakan data TKA sebagai dasar perumusan kebijakan, termasuk peningkatan kualitas kurikulum, metode pembelajaran, dan pelatihan guru.
Angka-angka TKA 2025 yang jeblok ini memperpanjang tren kualitas guru yang mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan bahwa 97,33% guru di Indonesia telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4. Namun, pada tahun ajaran yang sama, sekitar 295 ribu guru, terutama di jenjang PAUD dan SD, masih belum memenuhi standar tersebut. Lebih lanjut, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) menunjukkan bahwa sekitar 81% guru belum memenuhi nilai minimum yang ditetapkan, dengan rata-rata nasional hanya 53,02%, jauh di bawah ambang batas 55%. Ketua Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret (UNS) Joko Nurkamto juga menyoroti bahwa rata-rata nilai UKG nasional pada 2015 di bawah standar 75, dan pada 2019 rata-rata UKG di DKI Jakarta sekitar 54,6. Angka ini hanya sedikit beranjak dari tahun-tahun sebelumnya.
Kualitas guru berperan vital dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Muhammad Zahri, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam YLPI Al Hikmah Surabaya, pada April 2025, menyatakan bahwa tanpa guru yang kompeten, tujuan pendidikan tidak akan tercapai maksimal. Senada dengan itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Februari 2025, menegaskan bahwa kualitas pendidikan ditentukan oleh guru. Masalahnya bukan hanya pada kompetensi substansi, melainkan juga kemampuan pedagogik. Joko Nurkamto mencontohkan, guru umumnya baru bisa menyusun soal sampai level tiga (fakta dan hafalan), belum mencapai analisis, evaluasi, dan pembelajaran mendalam.
JPPI menilai bahwa rendahnya TKA ini adalah bukti kegagalan sistemik, bukan semata kesalahan guru. Mereka menyoroti bahwa pernyataan yang terkesan menyalahkan guru oleh beberapa pejabat publik adalah bentuk lempar tanggung jawab. JPPI mengidentifikasi setidaknya tiga akar masalah: sistem kasta guru yang diskriminatif antara ASN dan honorer serta guru negeri dan swasta, kurangnya pelatihan guru yang terstruktur dan berkelanjutan, serta alokasi anggaran pendidikan yang dinilai tidak berpihak pada peningkatan kualitas guru. Ubaid Matraji bahkan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan jika anggaran pendidikan dipangkas menjadi 14 persen. Ia juga mendesak agar anggaran pendidikan tidak dialokasikan secara berlebihan untuk program-program lain, melainkan difokuskan pada perbaikan fundamental seperti renovasi sekolah dan peningkatan kompetensi guru.
Dampak dari kualitas guru yang rendah sangat luas, mulai dari mutu sumber daya manusia (SDM) yang rendah, produktivitas, hingga daya saing bangsa. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketidaklinieran latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, yang mencapai 29% di guru SD, turut mempengaruhi kualitas pembelajaran. Reformasi pendidikan guru dan perbaikan sistem secara menyeluruh menjadi krusial untuk memastikan Indonesia menghasilkan tenaga pendidik yang mampu mencetak generasi unggul di masa depan.
