Ratusan ribu ruang kelas di berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih dalam kondisi rusak, dengan sebagian di antaranya mengalami kerusakan total, memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pemulihan menyeluruh. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau yang sering disebut Mendikdasmen, menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2024/2025, sekitar 60% dari 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia berada dalam kondisi rusak, dengan 10,81% di antaranya rusak berat. Kondisi serupa terjadi di jenjang SMP, SMA, dan SMK, di mana proporsi ruang kelas yang rusak ringan/sedang dan rusak berat berkisar antara 35% hingga 48% pada tahun ajaran 2023/2024. Peneliti Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yuyun Libriyanti, mengungkapkan bahwa jumlah ruang kelas rusak di jenjang SD, SMP, dan SMA justru meningkat dari 2022 hingga 2024, sementara jumlah ruang kelas dalam kondisi baik menurun.
Masalah infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan ini bukanlah fenomena baru. Gedung sekolah yang reot, dinding retak, atap bocor, bahkan terancam ambruk masih menjadi pemandangan umum di banyak daerah, terutama di pelosok negeri. Situasi ini tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar tetapi juga membahayakan keselamatan siswa dan guru. Misalnya, pada akhir 2019, atap SDN Gentong di Pasuruan ambruk dan menimpa siswa serta guru, menyebabkan korban jiwa. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, saat itu berjanji akan menyisir sekolah yang rentan roboh, menekankan pentingnya keamanan bangunan sekolah daripada sekadar membangun ruang kelas baru.
Kerusakan ini diperparah oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya perawatan, kualitas konstruksi yang buruk, hingga dampak bencana alam. Baru-baru ini, bencana di Aceh dan Sumatera mengakibatkan 4.149 sekolah terdampak, dengan 54 sekolah di antaranya mengalami kerusakan yang sangat serius bahkan rusak total, memaksa siswa belajar di tenda darurat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa proses pembersihan dan pemulihan sekolah-sekolah ini membutuhkan waktu lama mengingat tingkat kerusakan yang parah. Pemerintah Aceh telah menginstruksikan agar aktivitas belajar mengajar di wilayah terdampak bencana dimulai serentak pada 5 Januari 2026, meskipun banyak sekolah masih tanpa fasilitas seperti bangku, meja, dan buku pelajaran.
Skala masalah ini sangat besar, melampaui kemampuan anggaran yang dialokasikan. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi sekolah rusak, pemenuhan ruang pembelajaran, dan pembangunan satuan pendidikan mencapai Rp577 triliun. Namun, pemerintah baru bisa menyediakan Rp15,3 triliun. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp20 triliun untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, termasuk merenovasi sekitar 11.000 sekolah dan madrasah. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa dana ini akan ditransfer langsung ke sekolah melalui bank, tanpa perantara dinas pendidikan daerah, untuk memastikan renovasi 11.000 sekolah berjalan. Meskipun ada peningkatan anggaran, angka ini masih jauh dari total kebutuhan.
Implikasi dari kondisi sekolah yang rusak sangat mendalam. Lingkungan belajar yang tidak aman dan tidak nyaman berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, motivasi siswa, dan kinerja guru. Sulit bagi siswa untuk berkonsentrasi dalam kelas yang bocor atau terancam roboh, dan guru kesulitan menerapkan metode pembelajaran interaktif tanpa fasilitas yang memadai. Di daerah terpencil, masalah ini diperparah dengan kurangnya guru berkualitas, keterbatasan akses teknologi, dan tantangan ekonomi, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Pemulihan infrastruktur pendidikan yang rusak parah dapat memakan waktu bertahun-tahun. Meskipun ada upaya percepatan perbaikan, seperti di Kabupaten Bekasi yang menargetkan rampung awal Desember untuk 20 lokasi, kasus sekolah yang rusak selama dua tahun dan tak kunjung diperbaiki masih ditemukan, seperti di SMPN 5 Silo, Jember, yang mengakibatkan penurunan jumlah siswa. Di beberapa wilayah, perbaikan sekolah dengan kerusakan paling parah bahkan ditetapkan maksimal 100 hari, namun ini sangat bergantung pada tingkat kerusakan dan kucuran dana.
Pemerintah melalui Mendikdasmen mengakui bahwa tidak ada anak Indonesia yang boleh tertinggal karena lokasi geografis, menjadikan sekolah di daerah terpencil sebagai prioritas dalam skema revitalisasi dengan dana Rp16,9 triliun yang disalurkan bertahap ke pemerintah daerah. Strategi khusus disiapkan untuk mengatasi tantangan di lapangan, termasuk pengadaan bahan bangunan lokal dan pelibatan masyarakat setempat. Namun, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial. Anggota Komisi X DPR, Putera Nababan, menyoroti bahwa sebagian besar anggaran pendidikan ditransfer ke daerah, tetapi penggunaannya untuk perbaikan sekolah belum optimal karena kurangnya pelacakan dan koordinasi antar kementerian. Tanpa sinergi yang kuat dan akuntabilitas yang jelas, cita-cita pemerataan pendidikan melalui perbaikan infrastruktur yang layak akan terus menjadi tantangan berlarut-larut.
