Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir 2024 serta November dan Desember 2025, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, disinyalir kuat diperparah oleh tumpukan kayu gelondongan yang terbawa arus deras, sebuah fenomena yang oleh para pakar dan pejabat diindikasikan sebagai dampak langsung dari deforestasi masif dan praktik pengelolaan lahan yang tidak bertanggung jawab di daerah hulu. Bencana hidrometeorologi tersebut menelan ratusan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan infrastruktur parah, memutus akses jalan vital di titik-titik seperti Lembah Anai di Sumatera Barat, serta merendam ribuan rumah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga November 2025, telah terjadi 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi dengan lebih dari 400 korban jiwa di tiga provinsi terdampak pada akhir November 2025 saja. Per 4 Desember 2025, jumlah korban meninggal yang tervalidasi mencapai 776 jiwa, 564 hilang, dan 2.600 jiwa luka-luka.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo secara eksplisit menunjuk praktik pembalakan liar atau illegal logging sebagai salah satu penyebab utama banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat setelah meninjau lokasi terdampak, termasuk Danau Maninjau dan Lembah Anai. Penemuan kayu-kayu bekas tebangan berukuran besar di lokasi banjir, khususnya di Nagari Ganting Mudik Utara Surantih, Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada Maret 2024, telah memperkuat dugaan ini. Direktur WALHI Sumatera Barat, Wengki Purwanto, menegaskan bahwa banjir bandang di provinsi tersebut merupakan akumulasi krisis ekologis jangka panjang.
Meskipun intensitas curah hujan tinggi, bahkan ekstrem, menjadi pemicu awal, para ahli menekankan bahwa kerusakan lingkungan di kawasan hulu adalah faktor dominan yang memperparah dampak bencana. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, dan Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., menjelaskan bahwa rapuhnya benteng alam di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) menghilangkan daya dukung ekosistem untuk meredam curah hujan tinggi. Hatma menambahkan bahwa hilangnya tutupan hutan berarti hilangnya fungsi hutan sebagai pengendali daur air dan pencegah erosi. Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM juga menyoroti struktur geomorfologi Sumatera yang labil dan rentan terhadap longsor akibat batuan retak, yang kemudian menyumbat sungai dan memicu banjir bandang ketika bendungan alami jebol.
Analisis dari Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Erma Yulihastin, mengungkapkan bahwa hanya sekitar 20 persen kerusakan akibat banjir di Sumatera disebabkan oleh energi Siklon Senyar, sementara 80 persen lainnya berkaitan langsung dengan perubahan lingkungan dan tata kelola ruang yang tidak berkelanjutan. Kerusakan ekologis di Sumatera, menurut Kepala Program Studi Magister dan Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) dan Transportasi ITB, Saut Aritua Hasiholan Sagala, memiliki kaitan erat dengan laju deforestasi yang tinggi dan konversi lahan di daerah tangkapan air, terutama di sepanjang Bukit Barisan. Laju deforestasi di Sumatera pada tahun 2024 mencapai 78.030,6 hektare, dengan Riau menyumbang angka tertinggi sebesar 29.702,1 hektare, diikuti Aceh (11.208,5 ha) dan Jambi (8.290,6 ha). Sumatera Barat sendiri kehilangan 6.634,2 hektare hutan pada 2024, dengan total deforestasi mencapai 32.000 hektare di provinsi tersebut pada tahun yang sama. Bahkan, dalam periode 2016-2025, data WALHI menunjukkan 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terdeforestasi, dipicu oleh aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, Hak Guna Usaha (HGU) sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), geotermal, serta PLTA dan PLTM.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menjelaskan bahwa kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera terindikasi berasal dari pembukaan kebun sawit, di mana pohon yang ditebang tidak dibakar melainkan dipinggirkan dan kemudian terbawa arus banjir yang besar. Dugaan pembalakan liar juga diperkuat dengan temuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Bareskrim yang membongkar pola illegal logging terorganisasi di hulu Sungai Tamiang, yang mana kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan pembalakan liar ini, terutama mengingat banyaknya kayu gelondongan tanpa kulit yang ditemukan.
Pemerintah, melalui Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas praktik ilegal logging dan pengelolaan hasil hutan yang diduga berkontribusi terhadap bencana. Hanif juga menyoroti kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru di Sumatera Utara, yang tutupan hutannya hanya berjumlah 38 persen dari 340.000 hektare luas DAS, menunjukkan deforestasi serius. Kementerian Kehutanan berencana mencabut 20 PBPH seluas sekitar 750.000 hektare, terutama yang berada di tiga provinsi terdampak banjir, setelah sebelumnya mencabut 18 PBPH seluas 526.114 hektare pada Februari 2025.
Masa depan Sumatera, diproyeksikan Erma Yulihastin dari BRIN, akan menjadi wilayah dengan kerentanan terhadap perubahan iklim tertinggi di Indonesia hingga 20 tahun ke depan. Hal ini menggarisbawahi urgensi pembenahan tata kelola lingkungan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan rehabilitasi ekosistem hulu DAS. Saut Aritua Hasiholan Sagala dari ITB menegaskan bahwa penguatan tata ruang adalah langkah mendesak yang tidak bisa ditunda lagi, dengan setiap alih fungsi lahan harus dihitung eksternalitasnya untuk melindungi wilayah hilir. Tragedi banjir berulang ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan akan selalu berujung pada krisis.
