Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah memulai pencairan tunjangan khusus secara bertahap senilai total Rp32 miliar bagi 16.467 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang terdampak bencana alam di empat provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Jawa Timur, dengan proses penyaluran berlangsung dari Desember 2025 hingga Februari 2026. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan dan mendukung kesejahteraan guru di tengah kondisi darurat pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa keselamatan warga sekolah merupakan prioritas utama, namun hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan tidak boleh terhenti. Pemerintah hadir untuk memastikan pendidikan darurat dapat berjalan dan memberikan dukungan bagi para guru yang terus mengabdi di wilayah terdampak. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menambahkan, tunjangan ini merupakan wujud kepedulian negara atas penderitaan para pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi situasi sulit di akhir tahun akibat bencana.
Setiap guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat akan menerima tunjangan khusus sebesar Rp2 juta. Dana ini disalurkan di luar tunjangan rutin seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Hari Raya (THR), atau gaji ke-13, menegaskan sifatnya sebagai bantuan situasional dan insidental untuk kondisi bencana. Rincian alokasi menunjukkan 915 pendidik PAUD menerima total Rp1,8 miliar, 10.274 guru pendidikan dasar menerima Rp20,5 miliar, dan 5.258 pendidik pendidikan menengah memperoleh Rp10,5 miliar. Selain itu, tiga tenaga kependidikan di Aceh dan 17 di Sumatra Barat juga menjadi penerima bantuan masing-masing Rp2 juta.
Dasar hukum penyaluran tunjangan ini adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025, yang merupakan revisi dari Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur pemberian Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru yang mengajar di daerah khusus, termasuk daerah terpencil, terbelakang, perbatasan, terluar, serta daerah terkena bencana alam, bencana sosial, atau yang mengalami kondisi darurat. Wendi Kuswandi, Ketua Tim Kerja Aneka Tunjangan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen, menjelaskan bahwa guru penerima harus terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tercatat mengajar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang terdampak bencana. Tunjangan khusus ini diberikan untuk periode satu bulan.
Selain bantuan finansial, Kemendikdasmen juga telah menyalurkan berbagai bentuk dukungan non-tunai. Ini termasuk 2.873 unit ruang kelas darurat untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran sementara, 141.335 paket perlengkapan belajar siswa yang terdiri dari buku, alat tulis, tas, seragam, dan sepatu, serta 16.239 paket perlengkapan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar warga satuan pendidikan selama masa tanggap darurat dan pengungsian. Upaya pemulihan layanan pendidikan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan terkait.
Meskipun demikian, proses pendataan dan distribusi bantuan masih menghadapi tantangan, terutama di beberapa wilayah dengan akses terbatas seperti di Aceh dan Sumatra Utara. Data sementara per 14 Desember 2025 mencatat sebanyak 276.249 siswa serta 25.936 guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana di Sumatra, dengan 15 guru dan 52 siswa dilaporkan meninggal dunia. Skema tunjangan khusus ini menunjukkan adaptasi kebijakan pemerintah dalam merespons krisis, di mana pendidikan darurat menjadi krusial. Namun, efektivitas jangka panjang dari dukungan ini akan bergantung pada koordinasi yang berkelanjutan, transparansi distribusi, serta kemampuan adaptasi sistem pendidikan dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks di masa depan.
