Notification

×

Iklan

Iklan

Tagar Terpopuler

Peningkatan Signifikan Kuota dan Dana Beasiswa Pemuda Tangguh 2026

2025-12-22 | 23:48 WIB | 0 Dibaca Last Updated 2025-12-22T16:48:35Z
Ruang Iklan

Peningkatan Signifikan Kuota dan Dana Beasiswa Pemuda Tangguh 2026

Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan alokasi anggaran dan kuota penerima Beasiswa Pemuda Tangguh secara signifikan untuk tahun 2026, memperkuat komitmen terhadap perluasan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di tengah dorongan nasional untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kuota penerima beasiswa ini direncanakan mencapai 23.850 orang, didukung total anggaran sebesar Rp190 miliar. Peningkatan ini menyusul kuota awal tahun 2025 yang hanya 3.500 penerima dan naik menjadi 5.500 pada perubahan anggaran.

Langkah ini diambil di tengah desakan nasional untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan tinggi yang masih menjadi tantangan di Indonesia, dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang masih di bawah 35 persen, jauh tertinggal dari negara-negara maju seperti Korea Selatan. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Abdul Haris sebelumnya menegaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas menjadi kunci utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas pembangunan SDM juga ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sebagai salah satu Program Quick Wins Pembangunan Nasional. Pemerintah menargetkan APK pendidikan tinggi mencapai 60 persen pada 2045, yang berarti enam dari sepuluh penduduk usia 19-23 tahun ditargetkan mengenyam pendidikan tinggi.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Hidayat Syah, menyatakan bahwa intervensi Pemkot Surabaya di sektor pendidikan diperkuat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2026, cakupan kerja sama beasiswa juga diperluas tidak hanya menggandeng perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS). Saat ini, tercatat 15 PTN, baik di Surabaya maupun luar daerah, telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Pemkot Surabaya. Perluasan ini juga mencakup pemberian bantuan biaya pendidikan serta uang saku bagi penerima beasiswa. Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Kota Surabaya, Erringgo Perkasa, menjelaskan perubahan skema Beasiswa Pemuda Tangguh dari 2024 ke 2025 merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, penyesuaian kemampuan fiskal daerah, serta kebijakan Pemkot untuk memperluas akses penerima manfaat. Melalui program ini, Pemkot Surabaya menargetkan peningkatan akses pendidikan tinggi, kelulusan tepat waktu, kualitas akademik penerima, daya saing SDM, serta kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di tingkat nasional, upaya peningkatan kualitas SDM melalui beasiswa juga terlihat pada program lain. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk tahun anggaran 2025 dengan 1.040.192 mahasiswa dan anggaran Rp14,69 triliun tidak akan mengalami pemotongan. Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan 4.000 mahasiswa menerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026, sebagai langkah strategis untuk mencetak SDM unggul dan memperkuat daya saing Indonesia. Meskipun demikian, LPDP sempat menghadapi penurunan kuota penerima menjadi 4.000 orang pada tahun 2025, turun dari 8.592 orang pada 2024, di tengah lonjakan pendaftar. Kebijakan tersebut berfokus pada bidang studi prioritas seperti teknologi, kesehatan, pertanian, dan pertahanan, serta menjangkau pelajar dari daerah 3T. Pemerintah juga menyiapkan beasiswa pendidikan bagi 150 ribu guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 mulai tahun 2026, dengan alokasi anggaran Rp3 juta per semester per guru.

Investasi pada SDM dan riset dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Peningkatan kapasitas pemuda juga terus didorong melalui berbagai program pemerintah daerah dan pusat untuk menekan permasalahan pemuda seperti tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan keterampilan. Integrasi data kependudukan, pendidikan, dan kesehatan juga diupayakan oleh pemerintah untuk merancang kebijakan yang tepat guna dalam memanfaatkan bonus demografi Indonesia.