Pemerintah Suriah secara resmi mengakui bahasa Kurdi sebagai salah satu bahasa nasional negara itu, sebuah langkah bersejarah yang diumumkan pada Jumat, 16 Januari 2026, melalui dekrit presiden yang dikeluarkan oleh Presiden transisi Ahmad al-Sharaa di Damaskus. Keputusan ini, yang secara resmi dikenal sebagai Dekrit No. 13 Tahun 2026, mengakhiri puluhan tahun kebijakan diskriminatif dan penindasan linguistik terhadap minoritas Kurdi di Suriah, sekaligus mengembalikan kewarganegaraan bagi ribuan warga Kurdi yang sebelumnya tanpa status.
Dekrit tersebut menetapkan bahwa warga Kurdi Suriah adalah bagian integral dan otentik dari bangsa Suriah, dan identitas budaya serta linguistik mereka merupakan komponen tak terpisahkan dari identitas nasional Suriah yang inklusif dan beragam. Pengakuan ini memungkinkan pengajaran bahasa Kurdi di sekolah-sekolah umum dan swasta di wilayah dengan populasi Kurdi yang signifikan, baik sebagai bagian dari kurikulum opsional maupun sebagai kegiatan budaya-pendidikan. Selain itu, Dekrit No. 13 juga membatalkan undang-undang diskriminatif yang berasal dari sensus tahun 1962 di provinsi Hasakah, yang telah mencabut kewarganegaraan sekitar 120.000 warga Kurdi—sekitar 20 persen dari populasi Kurdi Suriah saat itu—serta menyatakan Nowruz, Tahun Baru Kurdi yang dirayakan setiap 21 Maret, sebagai hari libur nasional berbayar di seluruh Suriah.
Asal-usul bahasa Kurdi terhubung erat dengan migrasi historis dan perkembangan linguistik di wilayah Iran Raya. Bahasa ini termasuk dalam cabang Iran Barat Laut dari rumpun bahasa Indo-Eropa, meskipun beberapa ahli juga mengklasifikasikannya sebagai pertengahan antara Iran Barat Laut dan Barat Daya karena adanya elemen Iran Barat Daya yang kuat. Para ahli seperti Ludwig Paul menyimpulkan bahwa Kurdi tampaknya berasal dari bahasa Iran Barat Laut, namun mengakui banyaknya kesamaan dengan bahasa Iran Barat Daya seperti Persia, kemungkinan besar karena kontak sejarah yang intens dan berlangsung lama. Bahasa Kurdi bukanlah bahasa tunggal melainkan merupakan kontinum dialek, dengan varietas utama seperti Kurmanji (Kurdi Utara), Sorani (Kurdi Tengah), dan Kurdi Selatan (Xwarîn). Meskipun beberapa dialek tidak saling memahami, Kurmanji dan Sorani adalah dialek tertulis utama. Kurmanji sebagian besar ditulis dalam aksara Latin (alfabet Hawar), digunakan terutama di Turki dan Suriah, sementara Sorani menggunakan aksara Persia-Arab yang dimodifikasi, umum di Irak dan Iran. Catatan tertulis bahasa Kurdi yang teridentifikasi paling awal berasal dari abad ke-15, meskipun upaya untuk merekonstruksi tahapan awalnya dilakukan melalui perbandingan dengan bahasa Iran lainnya.
Secara historis, komunitas Kurdi di Suriah menghadapi penindasan sistematis dan kebijakan diskriminatif di bawah rezim Ba'ath selama lebih dari setengah abad. Setelah kemerdekaan Suriah pada tahun 1946, bahasa Kurdi dilarang dalam pendidikan dan media, dan identitas budaya Kurdi dikekang secara ketat. Sensus 1962, khususnya di Kegubernuran Hasakah, secara sewenang-wenang mencabut kewarganegaraan puluhan ribu warga Kurdi, menyebut mereka sebagai "tidak terdaftar" (maktoumeen), dan status ini diwariskan kepada anak-anak mereka. Larangan bahasa Kurdi di ruang publik berlanjut hingga pecahnya perang saudara Suriah pada 2011, yang secara de facto memungkinkan warga Kurdi di wilayah utara dan timur laut Suriah, di bawah Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur (Rojava), untuk menghidupkan kembali bahasa dan budaya mereka, termasuk pengajaran Kurdi, Arab, dan Suryani di sekolah-sekolah mereka.
Keputusan presiden Al-Sharaa ini muncul di tengah ketegangan yang terus berlanjut di Suriah utara, di mana bentrokan antara Tentara Arab Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi masih terjadi. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengatasi keluhan Kurdi yang telah berlangsung lama dan menumbuhkan persatuan nasional dalam menghadapi tantangan keamanan dan geopolitik. Presiden Kurdistan Region Nechirvan Barzani menyambut baik dekrit tersebut sebagai langkah politik dan hukum yang penting dan tepat menuju pembangunan Suriah baru yang menjamin hak-hak semua warganya. Namun, Administrasi Otonom Demokratik Suriah Utara dan Timur (DAANES) atau Rojava, meskipun menyambut baik, menyatakan bahwa hak-hak yang abadi tidak dapat dijamin melalui dekrit sementara dan menuntut jaminan konstitusional yang permanen. Salih Muslim, seorang tokoh politik Kurdi senior, bahkan menggambarkan dekrit tersebut sebagai upaya untuk menghindari tuntutan Kurdi yang lebih luas dan menabur perpecahan. Pengamat internasional juga mencatat bahwa makna akhir dari dekrit ini akan sangat bergantung pada implementasinya dan apakah itu akan diintegrasikan ke dalam kerangka konstitusional masa depan Suriah.
Dalam pidato yang menyertai dekrit tersebut, Presiden al-Sharaa menyerukan warga Kurdi untuk tidak terpengaruh oleh narasi yang berupaya menabur perselisihan dan mendesak mereka untuk kembali ke rumah serta berpartisipasi dalam rekonstruksi dan penyatuan negara. Meskipun ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan negara terhadap minoritas terbesarnya, tantangan tetap ada dalam menyeimbangkan pengakuan hak-hak Kurdi dengan integritas teritorial dan kedaulatan Suriah secara keseluruhan, terutama mengingat bahwa dekrit tersebut belum secara eksplisit mendefinisikan bahasa Kurdi sebagai bahasa resmi di seluruh birokrasi negara setara dengan bahasa Arab.
