Puluhan ribu mahasiswa di Sumatera menghadapi masa depan akademik yang tidak pasti setelah bencana hidrometeorologi parah berupa banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengonfirmasi bahwa 60 perguruan tinggi negeri dan swasta di ketiga provinsi tersebut mengalami dampak langsung, baik pada infrastruktur maupun sivitas akademika mereka.
Bencana ini menyebabkan terhentinya sebagian besar kegiatan belajar mengajar karena akses menuju kampus terputus, bangunan rusak, pemadaman listrik, dan gangguan jaringan internet, serta kondisi sivitas akademika yang harus mengungsi. Fasilitas pendidikan tinggi seperti ruang kelas, laboratorium, dan sarana penunjang lainnya dilaporkan ambruk atau terendam, sementara peralatan komputer dan sarana pembelajaran rusak parah. Beberapa gedung kampus bahkan mengalami keretakan hingga roboh.
Secara spesifik, 31 perguruan tinggi di Aceh (empat PTN dan 27 PTS), 15 perguruan tinggi di Sumatera Barat (sembilan PTN dan enam PTS), serta 14 perguruan tinggi di Sumatera Utara (satu PTN dan 13 PTS) terdampak bencana ini. Jumlah mahasiswa yang menjadi korban langsung bencana ini mencapai 18.824 orang, dengan 15.801 mahasiswa di Aceh, 2.408 di Sumatera Utara, dan 615 di Sumatera Barat. Data lain juga menyebutkan total sivitas akademika yang terdampak mencapai 21.911 orang, termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, pada 13 Desember 2025, menyatakan bahwa data tersebut masih terus diperbarui mengingat kondisi lapangan yang dinamis dan sebagian mahasiswa telah kembali ke rumah masing-masing.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada 8 Desember 2025, menyampaikan bahwa Kemdiktisaintek telah mengalokasikan anggaran tanggap darurat senilai Rp124,3 miliar. Dana ini terbagi dalam tiga program utama: Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tanggap Darurat Bencana sebesar Rp46,5 miliar yang menugaskan 28 perguruan tinggi sebagai posko dan 10 perguruan tinggi pendukung; Penggalangan Dana Kemanusiaan sebesar Rp6,8 miliar; serta Bantuan Biaya Hidup Bagi Mahasiswa dan Dosen Terdampak sebesar Rp71 miliar, yang menjangkau 15.833 mahasiswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP), 3.100 mahasiswa ADik, dan 554 dosen. Bantuan biaya hidup mahasiswa ditetapkan sebesar Rp1.250.000 per bulan selama tiga bulan.
Bencana di Sumatera bukanlah kejadian tunggal. Wilayah ini secara geografis rentan terhadap berbagai bencana alam, termasuk banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi, seperti yang terjadi pada erupsi Gunung Marapi pada Mei 2024 yang menyebabkan banjir lahar dingin dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat. Kerugian akibat banjir lahar dingin pada periode tersebut di Tanah Datar saja mencapai Rp500 miliar, dan di seluruh Sumatera Barat mencapai Rp517 miliar. Pola bencana berulang ini mengindikasikan bahwa mitigasi dan kesiapsiagaan jangka panjang merupakan keharusan.
Dalam respons pemulihan, Kemdiktisaintek terus menggerakkan keterlibatan perguruan tinggi. Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Malikussaleh (Unimal), Universitas Teuku Umar (UTU), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) telah aktif menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, dan membantu membuka akses jalan yang terputus. Universitas Andalas (UNAND) di Padang, misalnya, segera mendirikan posko tanggap darurat dan menerjunkan sekitar 400 mahasiswanya sebagai enumerator untuk memverifikasi kerusakan rumah di Sumatera Barat, menegaskan komitmen UNAND sebagai mitra solusi dalam proses pemulihan. Universitas Sumatera Utara (USU) juga menyelenggarakan urun rembug untuk membahas pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Tahap pemulihan bencana dijadwalkan akan dimulai pada Januari 2026, berfokus pada rehabilitasi jangka menengah, pemulihan ekonomi berkelanjutan, rekonstruksi sanitasi, serta edukasi mitigasi bencana untuk membangun ketahanan jangka panjang. Keterlibatan aktif sivitas akademika diharapkan tidak hanya terbatas pada tanggap darurat, melainkan berlanjut pada proses pemulihan berkelanjutan, memanfaatkan keahlian multidisiplin untuk membangun kembali masyarakat yang lebih tangguh. Ini termasuk pendampingan sosial dan teknis, serta penguatan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana. Skala kerusakan dan jumlah korban mahasiswa menunjukkan urgensi untuk tidak hanya memulihkan kondisi fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan psikososial bagi generasi muda yang terdampak.
