Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan regulasi baru mengenai budaya sekolah aman dan nyaman, dengan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Iwan Syahril, menyatakan bahwa pendekatan non-hukuman akan diutamakan dalam penanganannya. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) yang diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2023, secara signifikan mereformasi mekanisme penanganan kekerasan dengan meminimalkan sanksi yang bersifat menghukum dan lebih mengedepankan pembinaan serta restorasi. Anggota Dewan Standar Nasional Pendidikan, Hamid Muhammad, menggarisbawahi pentingnya aturan ini sebagai langkah progresif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Langkah ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan punitif menuju restoratif dalam upaya mewujudkan sekolah yang aman dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Kekerasan di lingkungan pendidikan telah lama menjadi isu krusial di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat sebanyak 16.505 kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan sepanjang tahun 2023. Angka ini menunjukkan urgensi intervensi kebijakan yang lebih komprehensif. Regulasi sebelumnya, seperti Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, cenderung berfokus pada respons setelah insiden terjadi dan belum sepenuhnya efektif dalam membangun budaya pencegahan yang kuat. Pergeseran penekanan pada minimalisasi sanksi, seperti yang disampaikan oleh Prof. Abdul Mu'ti selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menekankan pentingnya pembinaan karakter dan empati ketimbang hanya menghukum pelaku.
Implikasi dari Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ini sangat luas, menjangkau seluruh pemangku kepentingan di ekosistem pendidikan. Satuan pendidikan wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang terdiri dari perwakilan guru, komite sekolah, dan orang tua. Sementara itu, pemerintah daerah harus membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPKSP. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi stigma terhadap korban dan pelaku, serta mendorong dialog dan mediasi sebagai solusi konflik. Namun, implementasi pendekatan ini juga menghadapi tantangan signifikan. Keberhasilan upaya minimalisasi sanksi akan sangat bergantung pada kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan intervensi, mediasi, dan pembinaan yang efektif. Kekhawatiran muncul mengenai potensi kurangnya efek jera jika sanksi terlalu ringan, terutama untuk kasus-kasus kekerasan berat. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi TPPK dan Satgas PPKSP menjadi krusial untuk memastikan pemahaman yang seragam dan penanganan yang tepat sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.
Ke depan, efektivitas Permendikbudristek ini akan diukur dari penurunan angka kekerasan di sekolah serta terciptanya iklim yang mendukung partisipasi aktif siswa, guru, dan orang tua dalam pencegahan. Data evaluasi berkala dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses menjadi penting untuk memantau implementasi. Transformasi budaya sekolah menuju lingkungan yang benar-benar aman dan nyaman memerlukan komitmen jangka panjang, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan yang mengutamakan pembinaan dan pencegahan ini merupakan investasi dalam pembangunan karakter generasi muda yang lebih bertanggung jawab dan empatik, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi dan integritas pelaksanaannya di lapangan.
