Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kurikulum darurat bencana nasional, menyoroti kerentanan ribuan sekolah terhadap ancaman gempa bumi dan banjir yang terus meningkat di seluruh nusantara. Desakan ini muncul di tengah ketiadaan standar pendidikan kebencanaan yang komprehensif, padahal Indonesia berada di Cincin Api Pasifik dan memiliki rekam jejak bencana alam yang destruktif.
Ancaman bencana alam terhadap fasilitas pendidikan di Indonesia merupakan isu krusial yang memerlukan penanganan sistematis. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, terjadi lebih dari 5.000 kejadian bencana alam di Indonesia, yang sebagian besar didominasi oleh banjir dan gempa bumi, seringkali berdampak langsung pada infrastruktur pendidikan dan proses belajar mengajar. Meskipun angka spesifik mengenai jumlah sekolah yang rusak parah akibat bencana belum dirilis secara final untuk tahun 2024-2025, laporan-laporan insiden menunjukkan tren peningkatan interupsi pendidikan. Misalnya, gempa bumi yang melanda Cianjur pada November 2022 menyebabkan ratusan sekolah rusak dan puluhan ribu siswa kehilangan akses pendidikan sementara.
JPPI berargumen bahwa kurikulum yang ada saat ini tidak secara memadai mempersiapkan siswa, guru, maupun komunitas sekolah untuk menghadapi bencana. Pemantauan JPPI mengungkapkan bahwa materi kebencanaan seringkali bersifat tempelan atau hanya menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler, bukan inti dari pembelajaran intrakurikuler yang terintegrasi dan sistematis. Hal ini menciptakan kesenjangan serius dalam pemahaman dan keterampilan mitigasi bencana yang krusial bagi keselamatan siswa dan keberlanjutan pendidikan.
Menanggapi desakan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memperkenalkan beberapa inisiatif terkait pendidikan kebencanaan, termasuk modul pembelajaran adaptasi bencana dan program Sekolah Aman Bencana. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal pemerataan kualitas dan jangkauan. Banyak sekolah di daerah terpencil atau yang paling rentan justru belum menerima dukungan yang memadai.
Para ahli pendidikan dan mitigasi bencana sependapat bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur. Dr. Budi Setiawan, seorang pakar mitigasi bencana dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa pendidikan kebencanaan harus menjadi bagian integral dari kurikulum nasional, tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang diulang secara berkala melalui simulasi dan latihan evakuasi. "Kita tidak bisa lagi bergantung pada respons pasca-bencana. Kesiapsiagaan harus dimulai dari bangku sekolah, menjadikan setiap siswa agen mitigasi di lingkungannya," kata Dr. Setiawan.
Implikasi dari ketiadaan kurikulum darurat yang efektif sangat luas, mencakup risiko keselamatan jiwa, gangguan psikososial pada siswa dan guru, hingga kerugian jangka panjang dalam kualitas pendidikan. Ketika sekolah rusak atau kegiatan belajar terhenti, generasi muda dihadapkan pada jeda pendidikan yang dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Adopsi kurikulum darurat yang terpadu akan memastikan bahwa materi mitigasi bencana tidak hanya diajarkan, tetapi juga dipraktikkan, menumbuhkan budaya siaga dan resiliensi di kalangan pelajar. Ini melibatkan integrasi materi kebencanaan ke dalam berbagai mata pelajaran, pelatihan reguler bagi tenaga pendidik, dan penyediaan fasilitas sekolah yang memenuhi standar keselamatan bencana. Langkah proaktif ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjamin hak anak atas pendidikan yang aman dan berkelanjutan di tengah ancaman alam yang tidak dapat dihindari.
