Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menargetkan dimulainya pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra pada Februari 2026, menyusul serangkaian bencana alam di penghujung tahun 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan komitmen ini sebagai bagian dari upaya pemulihan pendidikan yang terstruktur, meskipun tantangan pendataan dan relokasi masih membayangi.
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November dan Desember 2025 lalu menyebabkan kerusakan serius pada 4.149 satuan pendidikan di tiga provinsi tersebut. Rinciannya, 2.756 sekolah terdampak di Aceh, 443 di Sumatra Barat, dan 950 di Sumatra Utara. Dampak bencana ini juga secara langsung mengenai 208 ribu siswa dan 19 ribu guru serta tenaga kependidikan. Hingga 30 Desember 2025, sekitar 85 persen atau 3.508 sekolah telah kembali beroperasi, sementara 54 sekolah yang mengalami kerusakan sangat parah hingga total masih memerlukan pembelajaran di tenda darurat.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa saat ini kementeriannya masih menghimpun data lengkap terkait skala kerusakan setiap sekolah untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas anggaran. Proses pendataan ini menjadi krusial sebelum pembangunan fisik dapat dimulai. "Sekarang sudah kami himpun datanya, mudah-mudahan di Februari 2026 itu sudah kami mulai pembangunan sekolah-sekolah yang rusak," kata Abdul Mu'ti dalam sebuah wawancara. Prioritas dana revitalisasi pendidikan tahun 2026 secara khusus dialokasikan untuk sekolah-sekolah yang terdampak bencana di Sumatra dan beberapa wilayah lain seperti Lumajang, Jawa Timur.
Untuk menjamin keberlangsungan pendidikan, Kemendikdasmen telah menerapkan tiga skenario pembelajaran darurat. Skenario pertama, untuk durasi 0-3 bulan, ditujukan bagi sekolah dengan kerusakan ringan yang masih memiliki ruang kelas layak pakai, dengan sistem belajar bergantian. Skenario kedua, selama 3-12 bulan, berlaku untuk sekolah dengan kerusakan sedang. Skenario ketiga, yang dapat berlangsung hingga tiga tahun, ditujukan bagi sekolah yang roboh total atau memerlukan relokasi lahan, sebuah proses yang membutuhkan waktu panjang untuk pencarian tanah baru dan pembangunan. Menteri Mu'ti juga menyampaikan bahwa pembelajaran bagi peserta didik terdampak bencana dimulai kembali pada 5 Januari 2026, dengan kurikulum yang disesuaikan kondisi darurat, termasuk fleksibilitas penggunaan seragam dan sepatu.
Sejalan dengan upaya pemulihan infrastruktur, Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana. Aturan ini menjadi panduan nasional untuk memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi di tengah krisis, dengan fokus pada kurikulum minimum esensial, seperti literasi, numerasi, kesehatan, keselamatan diri, dan dukungan psikososial. Integrasi mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran juga akan menjadi bagian dari kurikulum adaptif berbasis krisis pada fase pemulihan dini.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk pemulihan dan rehabilitasi pascabencana di Sumatra akan melebihi Rp59,25 triliun, yang mencakup berbagai komponen seperti kantor desa, fasilitas kesehatan, jembatan, dan sekolah. Aceh diperkirakan membutuhkan alokasi terbesar, yaitu Rp33,75 triliun, disusul Sumatra Barat Rp13,5 triliun, dan Sumatra Utara Rp12 triliun. Tingginya angka ini menyoroti skala kerusakan dan kompleksitas upaya pemulihan yang harus dilakukan pemerintah, tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga keberlanjutan layanan dasar seperti pendidikan. Pemetaan ulang daerah terdampak oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga sedang dilakukan, termasuk untuk fasilitas pendidikan, guna memastikan pembangunan kembali tidak berada di lokasi rawan bencana berulang.
