Ribuan siswa di seluruh Indonesia menghadapi periode krusial pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri yang mengandalkan rekam jejak akademik, di mana kelancaran proses daring sangat bergantung pada infrastruktur digital yang stabil. Proses registrasi akun SNPMB siswa telah dibuka sejak 12 Januari dan akan berlangsung hingga 18 Februari 2026, sementara pendaftaran SNBP sendiri dijadwalkan pada 3 hingga 18 Februari 2026, seluruhnya dilakukan melalui portal resmi SNPMB. Ketergantungan penuh pada platform daring ini secara langsung menguji kesiapan infrastruktur internet di Indonesia, menyoroti disparitas akses yang masih menjadi tantangan signifikan.
Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi ini terus mengalami peningkatan minat. Data SNBP 2025 menunjukkan lonjakan pendaftar yang signifikan, mencapai 776.515 siswa yang telah melakukan finalisasi, meningkat 10,6 persen dari 702.312 siswa pada tahun 2024. Dengan kuota penerimaan SNBP 2025 sebanyak 181.425 kursi, persaingan ketat membuat 595.090 peserta dipastikan tidak akan lolos. Tingginya angka partisipasi ini menekan sistem pendaftaran dan menuntut kesiapan teknis optimal dari setiap calon peserta.
Meskipun survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2024 menunjukkan tingkat penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5 persen, dengan proyeksi mencapai 80,66 persen pada 2025, kesenjangan digital masih menjadi masalah krusial. Penetrasi internet di kalangan Gen Z (usia 12-27 tahun) tercatat tinggi, mencapai 87,80 persen pada 2025. Namun, kesenjangan antara daerah urban dengan penetrasi 83,53 persen dan daerah rural sebesar 76,96 persen pada tahun yang sama masih menjadi pekerjaan rumah. Lebih jauh, data 2022 menunjukkan bahwa secara nasional, wilayah Indonesia yang terjangkau sinyal internet baru sekitar 93 persen, dengan kecepatan yang bervariasi antar daerah.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto, pada awal 2024, mengapresiasi hasil survei penetrasi internet APJII, menyatakan bahwa data tersebut menjadi pegangan penting bagi kementerian untuk merumuskan kebijakan dalam mengelola industri telekomunikasi agar layanan merata di seluruh daerah. Namun, di lapangan, siswa dan sekolah sering menghadapi kendala teknis yang dapat menghambat pendaftaran. Masalah umum termasuk notifikasi "Data Tidak Ditemukan" saat registrasi akun SNPMB, yang seringkali disebabkan oleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tidak aktif untuk siswa alumni, kesalahan input informasi pribadi seperti NISN atau Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), atau ketidaksesuaian data sekolah. Sekolah juga melaporkan kendala dalam menerima email aktivasi akun SNPMB. Tim SNPMB telah mengingatkan sekolah untuk tidak menunda registrasi dan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk meminimalkan kendala.
Kesenjangan digital ini memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan, termasuk terbatasnya akses siswa ke materi pembelajaran, kesulitan dalam pembelajaran daring, dan kesenjangan kualitas pendidikan, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Banyak wilayah di daerah 3T masih belum terjangkau jaringan internet yang cepat dan lancar, membatasi pemanfaatan pembelajaran daring. Situasi ini berpotensi menghambat peluang belajar dan menurunkan motivasi siswa. Prof. Dr. Sugeng Bayu Wahyono, seorang guru besar Sosiologi Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta, mengemukakan bahwa di tengah gelombang transformasi digital, terdapat risiko terhadap pembentukan subjek aktif dalam pendidikan, menekankan pentingnya pendidikan bermakna yang tidak hanya membangun kesadaran kritis tetapi juga melibatkan peserta didik secara aktif.
Implikasi dari masalah koneksi internet yang tidak merata ini meluas pada aspek keadilan akses pendidikan tinggi. Siswa dari daerah dengan infrastruktur digital terbatas secara inheren berada pada posisi yang kurang diuntungkan dalam mengikuti seleksi berbasis daring, terlepas dari potensi akademik mereka. Kondisi geografis, kekurangan infrastruktur, dan keterbatasan sumber daya guru di daerah terpencil menjadi faktor penghambat akses pendidikan berkualitas. Pemanfaatan teknologi pendidikan, seperti platform e-learning, berpotensi menjembatani kesenjangan ini, namun hanya jika didukung oleh peningkatan akses internet yang memadai. Ke depan, pemerintah dan lembaga pendidikan dihadapkan pada tugas mendesak untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur digital, tidak hanya sebagai prasyarat teknis, tetapi sebagai fondasi keadilan sosial dalam sistem pendidikan nasional.
