Aturan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 kembali menyoroti pentingnya pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) secara tepat waktu dan akurat. Meski Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) menegaskan tidak ada sanksi formal bagi sekolah yang tahun lalu (SNBP 2025) terlambat mengisi PDSS, konsekuensi bagi siswa eligible yang gagal terdata sangat merugikan, berupa hilangnya kesempatan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa tes. Jadwal pengisian PDSS untuk SNBP 2026 telah dibuka sejak 5 Januari dan akan berakhir pada 2 Februari 2026, diikuti pendaftaran SNBP dari 3 hingga 18 Februari 2026.
Pangkalan Data Sekolah dan Siswa adalah fondasi utama dalam proses SNBP, memuat rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa dari semester 1 hingga semester 5. Tanpa data yang terunggah dan terfinalisasi dengan benar oleh pihak sekolah, siswa yang secara akademik memenuhi syarat untuk SNBP tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, M.T., dalam konferensi pers, menyatakan bahwa panitia tidak akan memberikan sanksi formal kepada sekolah yang terlambat mengisi PDSS pada periode sebelumnya. "Sekolah yang terlambat pengisian PDSS tahun sebelumnya, tentu kami tidak ingin memberikan sanksi sedari awal," kata Eduart. "Tetapi jangan terlambat lagi. Kita sudah memberikan waktu yang lebih panjang dari tahun kemarin. Maka sangat kita imbau untuk nggak terlambat lagi. Kasihan siswanya."
Pernyataan tersebut menyoroti perbedaan antara sanksi administratif dan dampak substantif. Keterlambatan pengisian PDSS memang tidak berujung pada denda atau hukuman formal bagi sekolah, namun konsekuensi langsungnya adalah siswa kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam SNBP. Eduart Wolok menyebutnya sebagai "sanksi sosial" yang jauh lebih merugikan daripada hukuman administratif, karena merenggut kesempatan siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pengalaman pahit ini terjadi pada SNBP 2025, di mana ratusan siswa di beberapa sekolah, termasuk SMAN 1 Mempawah dan SMKN 2 Surakarta, kehilangan kesempatan SNBP akibat kelalaian sekolah dalam mengisi PDSS tepat waktu. Kasus di SMKN 2 Surakarta bahkan memicu aksi protes siswa dengan membentangkan spanduk. Meskipun panitia SNPMB pada SNBP 2025 sempat memfasilitasi 297 dari 373 sekolah yang menghadapi masalah untuk memungkinkan 9.438 siswa berpartisipasi, hal ini merupakan pengecualian dan bukan prosedur standar.
Untuk SNBP 2026, aturan diperketat dengan penekanan pada akurasi dan kelengkapan data. Koordinator Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, Riza Satria Perdana, menekankan bahwa siswa yang masuk daftar eligible wajib memiliki nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang lengkap untuk kelima mata pelajaran (tiga wajib dan dua pilihan). Nilai TKA ini berfungsi sebagai validator bagi nilai rapor yang diunggah sekolah, bertujuan mencegah manipulasi data. Riza juga mengingatkan, kesalahan sekecil apa pun dalam pengisian PDSS bersifat fatal dan dapat menggugurkan hak siswa mengikuti SNBP 2026, meskipun siswa tersebut memenuhi syarat peringkat.
Pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan operator, memikul tanggung jawab penuh dalam pengisian dan verifikasi data PDSS. Sekolah dapat memilih mekanisme pengisian manual atau melalui e-Rapor, dengan e-Rapor yang terintegrasi dengan Dapodik dinilai lebih efisien dan meminimalkan kesalahan input data. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas, status pengisian PDSS dapat dipantau oleh sekolah, orang tua, maupun dinas pendidikan melalui laman resmi SNPMB. Dengan jadwal yang telah ditetapkan secara ketat dan tanpa perpanjangan, ketelitian dan ketaatan pada prosedur menjadi kunci bagi sekolah agar impian siswa untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur prestasi tidak kandas karena kendala administratif.
