Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 12 Januari 2026, secara resmi meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, memusatkan acara di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini menjadi inisiatif strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, dengan tujuan utama memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Acara peresmian ini menandai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional dan menegaskan komitmen terhadap kualitas sumber daya manusia, yang disebut oleh Presiden sebagai "langkah terobosan, langkah berani" dalam sambutannya.
Konsep Sekolah Rakyat bukan hal baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Sekolah Rakyat, atau Volkschool, pertama kali didirikan pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1892, bertujuan untuk mencetak tenaga kerja murah bagi kepentingan kolonial. Setelah kemerdekaan, namanya diubah menjadi Sekolah Dasar pada 13 Maret 1946, namun semangat untuk memberikan pendidikan dasar gratis dan merata tetap menjadi tujuan. Program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo ini mengambil inspirasi sejarah namun dengan misi yang berbeda: memuliakan "wong cilik" dan menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan.
Program Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang menanggung seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, makan tiga kali sehari dan dua kali kudapan, asrama, hingga peralatan sekolah. Konsep asrama ini bertujuan membentuk karakter siswa agar lebih mandiri, disiplin, dan memiliki keterampilan, di samping memperoleh pendidikan akademik. Sejak Juli 2025, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi, tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 15.954 siswa telah ditampung, didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Setiap siswa juga menjalani DNA Talent Mapping untuk memetakan potensi dan bakatnya secara mendalam, yang menjadi dasar pengembangan karakter, keterampilan, dan kecerdasan mereka.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa sebagian besar siswa berasal dari keluarga sangat rentan, dengan 60 persen orang tua bekerja sebagai buruh harian lepas, kuli bangunan, buruh tani dan nelayan, tukang ojek, atau pemulung, dengan 67 persen berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan. Data Kementerian Sosial juga menunjukkan 454 siswa belum pernah mengenyam pendidikan dan 289 siswa mengalami putus sekolah. Program ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial dan bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029, dengan setiap sekolah diharapkan menampung hingga 1.000 murid, menjangkau total 500.000 peserta didik. Komitmen ini sejalan dengan peningkatan anggaran pendidikan secara keseluruhan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk pendidikan, naik 9,8% dari outlook anggaran 2025. Dari jumlah tersebut, Rp24,9 triliun secara spesifik dialokasikan untuk pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat, termasuk pembangunan 200 Sekolah Rakyat baru senilai Rp20 triliun dan operasional Rp4,9 triliun.
Langkah ini juga berkorelasi dengan target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen atau 23,85 juta orang. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,5-7,5% pada tahun 2026. Meskipun demikian, laporan Bank Dunia pada tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan internasional masih tergolong besar jika diukur menggunakan standar global yang diperbarui. Garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 tercatat Rp609.160 per kapita per bulan.
Dukungan digitalisasi juga menjadi prioritas, dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan penyediaan konektivitas internet dan infrastruktur digital untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di seluruh Sekolah Rakyat. Namun, keberhasilan program jangka panjang ini akan sangat bergantung pada efektivitas implementasi kurikulum, kualitas tenaga pengajar, serta integrasi dengan program pengentasan kemiskinan lainnya, mengingat tantangan struktural kemiskinan dan kesenjangan pendidikan di Indonesia masih signifikan. Beberapa pakar ekonomi sebelumnya sempat menyampaikan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo mungkin tidak serta-merta efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, namun fokus pada pendidikan dasar ini menunjukkan upaya penanganan masalah dari akarnya.
