Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan program revitalisasi sekolah dengan sistem swakelola telah berhasil menciptakan sekitar 500.000 lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal. Pernyataan ini disampaikan Mu'ti dalam acara Peresmian Revitalisasi Sekolah Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis, 8 Januari 2026, yang juga disiarkan melalui kanal YouTube Kemendikdasmen. Sistem swakelola ini, yang mengalihkan pengelolaan dana renovasi dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kemendikdasmen dan langsung ke rekening sekolah, mendorong partisipasi aktif komunitas dalam perbaikan fasilitas pendidikan.
Inisiatif revitalisasi sekolah yang mengandalkan swakelola merupakan respons terhadap kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan di Indonesia. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan bahwa 60,3% dari 1,18 juta unit ruang kelas Sekolah Dasar (SD) berada dalam kondisi rusak, dengan rincian 27,22% rusak ringan, 22,27% rusak sedang, dan 10,81% rusak berat. Kondisi ini mengancam kenyamanan dan keselamatan proses belajar mengajar, serta menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sepanjang tahun 2022 hingga 2024, jumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan bahkan tercatat meningkat di semua jenjang pendidikan.
Pemerintah pada tahun 2025 mengalokasikan dana sebesar Rp17,1 triliun untuk merehabilitasi 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dengan penekanan pada penyaluran dana langsung ke sekolah tanpa perantara dinas pendidikan daerah. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa mekanisme swakelola tidak hanya mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah, melainkan juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa revitalisasi tahun 2025 telah mencapai 95% per 8 Januari 2026, dengan target rampung sepenuhnya pada akhir Januari 2026 agar dapat dimanfaatkan pada Februari. Program ini menjadi amanat langsung Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya sekolah yang bagus dan bersih, tanpa atap yang runtuh atau fasilitas sanitasi yang tidak layak.
Dampak ekonomi dari program ini telah terukur. Kajian Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengindikasikan bahwa revitalisasi dengan swakelola berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Diperkirakan setiap kenaikan 1% alokasi anggaran revitalisasi dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi sebesar 0,527%. Program ini memberdayakan masyarakat sekitar sekolah melalui penyerapan tenaga kerja lokal—sekitar 62% tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat—serta pembelian bahan bangunan dari wilayah sekitar hingga 75-100%. Misalnya, di SDN Karawang Kulon 3, mandor proyek Asmar Komarudin menyatakan bahwa sebagian besar pekerja adalah warga asli setempat yang sebelumnya menganggur. Di Makassar, Junaedi Danggala merasakan manfaat ekonomi dengan upah harian sebesar Rp150.000 selama revitalisasi SLB Negeri 2 Kota Makassar, memungkinkannya tidak perlu merantau jauh. Ini menciptakan efek berganda, di mana pendapatan yang diperoleh masyarakat dibelanjakan kembali di pasar lokal, menggerakkan roda perekonomian mikro di daerah.
Selain dampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal, revitalisasi sekolah juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan fasilitas belajar yang layak dan aman, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih kondusif, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan mutu pendidikan dan produktivitas siswa di masa depan. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga sebagai instrumen fundamental untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung pertumbuhan karakter, kompetensi, dan kreativitas peserta didik. Untuk tahun 2026, Kemendikdasmen berkomitmen untuk memprioritaskan revitalisasi 71.000 sekolah, khususnya di wilayah terdampak bencana, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjamin ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai. Mekanisme pengajuan revitalisasi secara daring melalui aplikasi baru juga sedang disiapkan untuk memastikan proses yang lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.
