Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya tunggakan dana beasiswa untuk puluhan mahasiswa Papua yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri, dengan total mencapai Rp 37 miliar. Tunggakan ini terutama berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) Papua dan Papua Pegunungan.
Menteri Tito Karnavian mengusulkan agar pembayaran tunggakan beasiswa ini diambil alih oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Usulan tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri pada Senin, 24 November 2025.
Dalam keterangannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa dari total lebih dari 300 penerima beasiswa asal Papua yang berkuliah di luar negeri, sebanyak 56 orang mengalami masalah keterlambatan pembayaran dana beasiswa. Para mahasiswa ini tersebar di berbagai institusi pendidikan, termasuk di Amerika Serikat dan Australia.
Keterlambatan pembayaran ini dinilai sangat merugikan dan tidak bisa ditunda, mengingat dampaknya terhadap keberlangsungan studi para mahasiswa. Masalah kompleks dan lambannya proses pembayaran dari pemerintah daerah menjadi alasan utama pengalihan ini.
Setelah mendapatkan persetujuan Presiden, Tito Karnavian menyatakan akan segera menyerahkan data lengkap para mahasiswa yang mengalami tunggakan beasiswa kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri untuk segera ditindaklanjuti. Program Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Papua melalui studi di dalam atau luar negeri, dengan dana yang bersumber dari alokasi otonomi khusus provinsi.
