Para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyuarakan aspirasi kuat mengenai peningkatan tunjangan dan kesejahteraan mereka, sebuah seruan yang mendapat tanggapan dari Presiden Prabowo Subianto dengan komitmen untuk menambah tunjangan jika diperlukan dan memungkinkan. Kesejahteraan guru PAUD, terutama di lembaga non-formal dan daerah terpencil, kerap menjadi sorotan karena upah yang minim, seringkali jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Banyak guru PAUD dilaporkan menerima gaji bulanan serendah Rp100.000 hingga Rp250.000, bergantung pada iuran siswa dan kebijakan lembaga atau daerah. Meskipun Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dari pemerintah tersedia, penggunaannya lebih banyak difokuskan pada kegiatan belajar mengajar daripada alokasi gaji untuk tenaga pengajar. Kondisi ini mendorong Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) untuk berulang kali mendesak pemerintah agar memberikan kepastian status dan peningkatan kesejahteraan, mengingat peran krusial mereka dalam membentuk fondasi karakter dan kecerdasan anak usia dini. Selain itu, banyak guru PAUD juga menghadapi kendala finansial dan batasan usia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, meskipun persyaratan kualifikasi terus meningkat.
Menanggapi aspirasi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk guru PAUD. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci utama pembangunan bangsa dan kesejahteraan, sehingga menempatkannya sebagai prioritas anggaran negara.
Sebagai langkah konkret, menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada Agustus 2025, pemerintah mengumumkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 untuk pendidik PAUD non-formal dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Bantuan ini ditujukan bagi mereka yang tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak menerima bantuan lain dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Sebanyak 253.407 pendidik PAUD non-formal diperkirakan akan menerima bantuan ini.
Pada peringatan Hari Guru Nasional 2024, Presiden Prabowo juga telah mengumumkan kenaikan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN di tahun 2025 menjadi Rp81,6 triliun, meningkat Rp16,7 triliun dari tahun sebelumnya. Dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai realisasi program-program peningkatan kesejahteraan guru. Tunjangan profesi bagi guru non-ASN telah dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan, sementara guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan setara satu kali gaji pokok yang akan ditransfer langsung ke rekening penerima setiap tiga bulan sekali, dengan target transfer bulanan mulai tahun depan. Untuk guru honorer, insentif akan dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan mulai tahun 2026.
Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada 12.500 guru untuk melanjutkan studi S1/D-IV melalui program beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau, dengan target 150.000 guru pada tahun 2026. Prabowo juga memastikan bahwa tunjangan guru akan ditransfer langsung ke rekening pribadi untuk memangkas birokrasi dan mencegah kebocoran anggaran. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan kesejahteraan guru PAUD dan seluruh pendidik di Indonesia.
