Pemerintah Indonesia mencatatkan pencapaian luar biasa dalam upaya peningkatan kualitas guru dengan berhasil meluluskan 1,4 juta guru dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) hanya dalam kurun waktu dua tahun. Angka ini merupakan sebuah lompatan signifikan, mengingat pada masa lalu, pencapaian serupa diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 tahun.
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., menyampaikan bahwa percepatan program PPG ini merupakan capaian yang sangat fenomenal dan menjadi salah satu program paling sukses dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurut Nunuk, jika mengacu pada metode lama yang hanya mampu menampung 80.000 hingga 100.000 peserta per tahun, dibutuhkan waktu 14 hingga 20 tahun untuk mencapai jumlah guru yang tersertifikasi sebanyak 1,4 juta.
Percepatan ini merupakan bagian dari reformasi besar-besaran untuk mengatasi ketimpangan mutu pengajaran dan menyiapkan tenaga pendidik yang lebih profesional dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Sebelumnya, model PPG memiliki keterbatasan kuota karena biaya tinggi dan keharusan bagi guru untuk mengikuti pembelajaran luring di kampus, yang seringkali mengharuskan mereka meninggalkan sekolah dan keluarga.
Kini, pemerintah bersama DPR telah merumuskan model PPG yang lebih efisien, termasuk skema hybrid dan pembelajaran mandiri secara daring melalui Ruang GTK. Model baru ini memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan memudahkan guru mengikuti proses sertifikasi tanpa meninggalkan tugas mengajar. Pemerintah juga mengambil pendekatan proaktif dengan secara aktif mencari guru-guru yang belum mengikuti PPG, sebuah perubahan drastis dari metode sebelumnya.
Pada tahun 2024, sebanyak 600.000 guru telah mengikuti PPG, dan pada tahun 2025, pemerintah menargetkan penyelesaian sertifikasi bagi 800.000 guru. Dengan demikian, total 1,4 juta guru dapat tersertifikasi dalam waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Program ini juga memfasilitasi guru untuk menuntaskan pendidikan lanjutan dan mengikuti sertifikasi tanpa dipungut biaya, sebagai bentuk penghargaan negara terhadap profesi guru.
Meskipun demikian, Prof. Nunuk Suryani tidak menampik adanya tantangan, terutama terkait distribusi anggaran dan masalah data guru, seperti kesalahan identitas atau ijazah yang belum tervalidasi. Batas pendaftaran PPG masih terbuka hingga 19 Desember 2025, dengan syarat utama guru harus aktif terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan terbukti mengajar pada tahun ajaran 2023–2024. Kelulusan PPG tidak hanya meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi.
