Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKI Jakarta, dan Jawa Tengah mencatatkan rerata skor Tes Kemampuan Akademik (TKA) Matematika SMA tertinggi secara nasional untuk tahun 2025. Hasil rekapitulasi yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 22 Desember 2025 ini menyoroti disparitas signifikan dalam kualitas pendidikan matematika di seluruh Indonesia, di tengah rerata nasional yang masih tergolong rendah.
Data Kemendikdasmen menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memimpin dengan rerata skor 43,09, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 40,16, dan Jawa Tengah dengan 39,16. Angka-angka ini berada di atas rerata nasional TKA Matematika SMA yang hanya mencapai 36,10 dari skor maksimal 100,00. Penilaian ini melibatkan 3.489.148 siswa SMA/sederajat yang mengikuti TKA Matematika pada 3-6 November 2025.
Toni Toharudin, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, menegaskan bahwa hasil TKA ini bukan ditujukan untuk meranking atau membandingkan provinsi secara sederhana. Namun, dominasi provinsi di Pulau Jawa ini mengindikasikan adanya faktor-faktor eksternal yang memengaruhi capaian akademik. Budaya akademik yang kuat, ekosistem pendidikan yang matang, serta pemerataan guru dan akses fasilitas pendidikan di wilayah-wilayah tersebut diyakini menjadi kontributor utama.
Di sisi lain, rendahnya rerata nasional memicu keprihatinan luas. Rahmawati, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusaspendik) BSKAP Kemendikdasmen, menjelaskan bahwa rendahnya nilai kemungkinan disebabkan oleh soal-soal TKA yang lebih menekankan pada aspek penalaran dan bersifat naratif, bukan sekadar perhitungan dasar. Banyak siswa, menurut Rahmawati, luput dari petunjuk atau ketentuan tersirat dalam soal yang menuntut kemampuan analisis dan penalaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, juga mengakui adanya kritik dari masyarakat terkait soal TKA yang dinilai sulit dan belum diajarkan secara komprehensif di sekolah.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut jebloknya nilai matematika secara nasional sebagai "indikator kegagalan sistem yang dikelola negara," bukan semata-mata persoalan guru. JPPI menyoroti ketidakadilan struktural terhadap guru (antara ASN dan honorer, serta guru negeri dan swasta), Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang belum menghasilkan guru dengan kompetensi memadai, program peningkatan kapasitas guru yang tidak berkelanjutan, serta kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk pengalihan porsi anggaran pendidikan.
Kesenjangan pendidikan, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), masih menjadi tantangan besar. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, distribusi guru yang tidak merata (cenderung menumpuk di perkotaan), hambatan teknologi, serta kendala sosial-ekonomi masih membatasi akses dan kualitas pembelajaran MIPA. Rendahnya kompetensi siswa dan minat terhadap studi sains di daerah-daerah tersebut secara tidak langsung memengaruhi daya saing nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hasil TKA Matematika 2025 menjadi alarm bagi pemangku kebijakan untuk meninjau ulang strategi pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Intervensi kebijakan berbasis data lokal, pelatihan guru yang berkelanjutan dengan fokus pada metode penalaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran inklusif, dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan pendidikan yang lebih adil dan kontekstual. Ini juga menuntut pembenahan mendasar dalam sistem penyiapan guru dan alokasi anggaran yang konsisten untuk peningkatan kualitas pembelajaran, alih-alih sekadar berfokus pada hasil tes tanpa menyentuh akar permasalahan.
